Wakil Ketua MPR: Pemerintah Harus Segera Merevisi Kebijakannya untuk Rakyat

Aliyudin Sofyan | Rabu, 20/01/2021 14:23 WIB

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (Foto: MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang kontraproduktif. Pasalnya, di tengah situasi genting akibat Pandemi Covid-19, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang malah semakin mempersulit masyarakat.

Pada awal tahun 2021, Pemerintah membuat kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan Kelas III. Terhitung sejak Jumat (1/1/2021), iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) naik dari Rp.25.500 menjadi Rp.35.000 per-bulan. Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan Kelas I dan II juga telah naik lebih dahulu di tahun 2020.

Syarief Hasan pun menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini hanya akan menambah masalah baru masyarakat kecil dan tidak menjawab masalah defisit BPJS.

“Menaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak menjawab persoalan utama yang dialami oleh BPJS Kesehatan yakni tata kelola yang kurang baik. Kenaikan ini malah akan menimbulkan masalah baru di tengah situasi genting akibat Pandemi Covid-19”, ungkap Syarief Hasan.

Setelah kenaikan BPJS, Pemerintah kembali membuat kebijakan menaikkan tarif tol Jakarta Outer Ring Road/JORR terhitung sejak Ahad (17/1/2021). Kenaikan ini pun dinilai kontraproduktif karena memberatkan pelaku UMKM yang sedang berjuang untuk bangkit kembali di tengah Pandemi Covid-19.

Syarief Hasan menegaskan, pelaku UMKM yang rata-rata hanya menggunakan truk-truk kecil akan semakin diberatkan dengan kenaikan tarif tol yang berimbas pada kenaikan biaya logistik dan pengiriman barang. “Seharusnya, Pemerintah fokus memperbaiki dan menormalkan kembali ekonomi, bukan mempersulit pelaku-pelaku UMKM.”, ungkap Syarief Hasan.

Pada waktu yang bersamaan, barang-barang pangan di pasaran mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Misalnya, kenaikan harga telur yang melonjak dari kisaran Rp.23.000 menjadi Rp.30.000 perkilogram. Bahkan, harga kedelai,daging  juga melonjak tajam yang berujung aksi dan akan lagi mogok pelaku usaha UMKM dan  daging yang berimbas pada Rakyat/  masyarakat.

Syarief Hasan menegaskan, Pemerintah seharusnya melakukan upaya-upaya intervensi untuk meredam kenaikan bahan-bahan pangan tersebut. “Pemerintah harus hadir menjembatani pasar dan masyarakat sehingga tidak terjadi kenaikan pada bahan pangan yang akan semakin menyusahkan rakyat kecil.”, ungkap Syarief Hasan.

Tak hanya bahan-bahan pangan, petani juga merasakan kesulitan dengan tingginya harga pupuk di beberapa wilayah. “Kenaikan harga pupuk ini disebabkan karena langkahnya pupuk bersubsidi sehingga petani beralih pada pupuk non-subsidi yang mahal. Pemerintah harusnya menormalkan kembali subsidi pupuk yang sempat dikurangi 50%.”, ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan pun menegaskan agar Pemerintah mengambil kebijakan yang pro-rakyat. “Di tengah kasus Covid-19 yang hampir menyentuh satu juta kasus dan ekonomi yang masih resesi, Pemerintah harusnya mengambil kebijakan yang tidak memberatkan rakyat.”, tegas Syarief Hasan.

Ia juga mendorong Pemerintah untuk menormalkan kembali BPJS Kesehatan kelas III, tarif tol untuk truk-truk kecil milik UMKM, harga bahan pangan di pasaran, dan barang kebutuhan rakyat lainnya agar ekonomi rakyat bisa membaik kembali. “Hanya dengan kebijakan yang pro UMKM dan rakyat grassroot, ekonomi dapat membaik kembali.”, tutup Syarief Hasan.