Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Ketua Umum SOKSI Ahmadi Noor Supit dan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) di kanal Youtube Bamsoet Channel. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Ketua Umum SOKSI Ahmadi Noor Supit dan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, membahas seputar pertumbuhan utang luar negeri Indonesia dalam Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) di kanal Youtube Bamsoet Channel.
Misbakhun mengungkapkan, berdasarkan data Bank Indonesia, per Juni 2020 utang luar negeri Indonesia mencapai USD 408 miilar atau setara Rp 6.070 triliun (dengan kurs per dollar sekitar Rp 14.844).
"Utang luar negeri tersebut berasal dari utang pemerintah dan Bank Indonesia sebesar USD 199,286 milliar serta utang swasta sebesar USD 209,669 milliar. Misbakhun menekankan, utang bukanlah tujuan melainkan rangkaian proses untuk menyelesaikan berbagai persoalan," ujar Bamsoet usai Podcast bersama Ahmadi Noor Supit dan Misbakhun, di Jakarta, Rabu (14/10/20).
Bamsoet menjelaskan, ditengah pandemi Covid-19 yang membuat dunia usaha lesu, berakibat turun tajamnya pemasukan negara dari sektor perpajakan. Sementara kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 sangat besar. Tak ada jalan lain bagi pemerintah selain menambah utang luar negeri.
"Utang luar negeri bukanlah masalah, karena semua negara melakukannya. Bahkan negara sebesar Amerika dan China saja, keduanya juga memiliki utang luar negeri. Terpenting, pengelolaan utang harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," jelas Bamsoet
Bamsoet menuturkan, dalam pandangan Ketua Umum SOKSI, Ahmadi Noor Supit, secara teori Indonesia sudah masuk dalam krisis ekonomi. Namun krisis kali ini berbeda dibandingkan krisis ekonomi pada tahun 1998.
"Krisis ekonomi 1998 disebabkan manajemen praktek perbankan yang tak sehat. Sementara saat ini karena pandemi Covid-19. Krisis saat ini juga memberikan banyak pelajaran penting, salah satunya agar Indonesia tak lagi bergantung kepada impor. Krisis kali ini membuktikan bahwa saat terjadi kesulitan, bantuan terbesar bukan datang dari negara luar, melainkan dari saudara sebangsa sendiri," tutur Bamsoet.
Bamsoet menerangkan, dalam penilaian Misbakhun, dengan skema defisit APBN 3%, recovery ekonomi Indonesia diprediksi terjadi pada tahun 2023. Misbakhun juga mengungkapkan peluang ekonomi Indonesia dari logam rare earth atau yang dikenal dengan logam tanah jarang, yang diminati berbagai negara seperti Amerika.
"Jika dikelola dengan baik, logam rare earth atau berbagai potensi ekonomi dari sumber daya alam lainnya, bisa menambal beban utang luar negeri Indonesia. Misbakhun juga menekankan perlunya BUMN dengan set mencapai Rp 8.000 triliun, bekerja maksimal agar dapat memberikan banyak deviden bagi negara. Sehingga kedepannya Indonesia tak perlu lagi tergantung pada utang luar negeri," ujar Bamsoet.
Rabu, 15/07/2026 11:00 WIB
