Workshop Penyamaan Persepsi Perguruan Tinggi pada Program Pencegahan dan Penanganan Stunting di kabupaten Pandeglang Banten, di Jakarta, Selasa (25/06)
Jakarta, Jurnas.com - Perbaikan gizi masyarakat, khususnya mengatasi masalah stunting telah menjadi komitmen pemerintah pada pembangunan nasional sekaligus pada pembangunan di tingkat global.
Untuk itu, Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dalam mengelola program penanggulangan stunting.
Universitas YARSI merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang dipercaya oleh Kemenkes untuk terlibat dalam mengelola program penanggulangan stunting di Kabupaten Pandeglang, Banten.
Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal menyebutkan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat memicu langkah universitas untuk turut berpartisipasi dalam menekan angka stunting di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.
"Perlu adanya kolaborasi di seluruh elemen dan komitmen kuat untuk dapat menurunkan tingkat stunting di masyarakat," ujar Fasli dalam acara konferensi pers Penyamaan Persepsi Perguruan Tinggi pada Program Pencegahan dan Penanganan Stunting, Jakarta, Selasa (25/06).
Fasli berharap dengan adanya kolaborasi tersebut mampu menurunkan angka stunting tanah air, yang saat ini masih ada di atas 30 persen.
"Sudah menurun dari 37 persen dalam tiga tahun mulai 2015-2018 menjadi 30,7 Persen. Tapi itu masih di atas oleh standar PBB karena masih di atas 30 persen," kata Fasli.
"Kita berharap bisa menurunkan angka stunting di bawah 20 persen dalam lima tahun ke depan," tambahnya.
Menurut Fasli, stunting adalah masalah pembangunan yang kompleks, dan terkait dengan kemiskinan, kelaparan dan kurang gizi, kesehatan ibu dan anak, penyakit, pendidikan, kondisi lingkungan dan sanitasi, serta keamanan pagnan dan gizi.
"Penanggulangan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor, lintas disiplin serta lintas pelaku. Pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, bertanggung jawab atas pencegahan dan penanggulangan stunting," lanjutnya.
Ada 10 desa yang akan menjadi wilayah prioritas penanganan stunting di Kabupaten Banten, yaitu Kadu Maneuh, Koroncong, Pakuluran, Pasirkarag, Tegalongok, Banyu Mundu, Pasirdurung, Langensari, Koncang, dan Kadugadung.
Senada dengan Fasli, Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Hera Nurulita menilai pemerintah perlu memastikan program lintas sector dilaksanakan secara konvergen dan efektif.
Namun demikian, lanjut Hera, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan di antaranya perbedaan persepsi antara pihak terkait terhadap masalah stunting dan masalah gizi pada umumnya, masalah koordinasi, dan kualitas SDM.
"Dalam kaitan ini Perguruan Tinggi (PT) dapat membantu mengatasi masalah pemahaman tersebut serta mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan stunting oleh pemerintah, khususnya kabupaten," tutur Hera.
Sementara itu, Prof. Soekirman menilai perlu adanya persamaan persepsi terkait stunting, sehingga dengan penyamaan tersebut akan ada sinergi untuk menemukan langkah-langkah terbaik menurunkan angka stunting.
Menurutnya, ada perbedaan signifikan antara gizi buruk dan stunting, sehingga diperlukan kajian tentang stunting dan efek negatif yang bisa ditimbulkan dari stunting.
"Pencegahan pada stunting dimulai sejak dalam kandungan, sehingga perlu adanya investasi selama 1000 hari kehidupan. Mulai dari bibit itu harus ada perhatian penuh, dari mulai dalam perut sampai anak lahir dua bulan," ujar Soekirman.
Anak stunting, lanjut Soekirman, akan selalu kalah dengan anak normal dalam segala hal, seperti lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan dan lainnya.
"Kalau mau maju pada negaramu maka investasi pada 1000 hari itu. Untuk menghilangkan stunting harus menghilangkan kelaparan dan kemiskinan," tambahnya.
Jum'at, 15/05/2026 05:41 WIB
