Pengamat Komunikasi Politik Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih. Foto: dok.jurnas
JAKARTA, Jurnas.com - Dalam beberapa pekan terakhir ini Film Pesta Babi mendapat perhatian serius di tanah air. Hal ini bisa terlihat dengan jelas dengan banyaknya berita di berbagai media, baik media cetak, online maupun media digital. Bahkan sudah ada pelarangan acara nonton bareng (nobar) di beberapa tempat oleh pihak keamanan, karena dianggap akan mengganggu stabilitas keamanan.
Pengamat Komunikasi Politik Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih menyampaikan hal tersebut tidak perlu reaktif dan direspon secara berlebihan.
“Dalam iklim demokrasi setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyalurkan aspirasinya dengan berbagai cara, asalkan kebebasan tersebut dapat menunjukkan bukti bukti yang benar, misalnya berupa data dan lain lain,” ujar Frans di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Bagi Frans, film yang di sutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono merupakan ungkapan dari masyarakat terhadap suatu kondisi yang terjadi. “Pelarangan nobar yang dilakukan di beberapa tempat menurut saya bisa digunakan dengan cara yang lain. Disinilah diperlukan cara komunikasi yang baik dari pihak yang merasa terganggu oleh film tersebut,” ungkap Frans.
“Kita harus bisa melihat bagaimana Presiden Prabowo lebih mengutamakan dialog dengan berbagai pihak atas beragam situasi yang terjadi. Apa yang disampai Dandhy dalam film tersebut merupakan kritik visual, cara menjawabnya adalah ajak dialog, saling berbagi data, dengan tujuan yang sama untuk menata Indonesia lebih baik ke depan,” imbuhnya.
Menurut Frans, kalau cuma pelarangan saja tidak akan menyelesaikan permasalahan, justru dialog akan lebih baik.
“Apapun itu cobalah cara berkomunikasi yang baik dalam menyikapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bangsa yang berbudaya tinggi,” pungkas Frans.
Film berlatar agraria dan konflik lingkungan di Papua Selatan ini sempat memicu kontroversi karena kegiatan nobar di berbagai ruang publik dan kampus dibubarkan oleh aparat.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap pemutaran film tersebut.
Jum'at, 15/05/2026 05:41 WIB
