Pemerintah Dorong Konsolidasi Sehatkan Operator Telekomunikasi

Redaksi | Kamis, 02/05/2019 16:15 WIB

Menkominfo Rudiantara di Seminar Indonesia Technology Forum (ITF) di Jakarta, Kamis (02/05).

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah terus mendorong operator telekomunikasi untuk melakukan konsolidasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini sedang menyusun aturan terkait merger dan akuisisi demi menyehatkan industri telko.

“Aturan ini sedang dipersiapkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Kendati demikian, konsolidasi bisa dilakukan tanpa perlu menunggu aturan keluar,” ujar Menkominfo Rudiantara di Seminar Indonesia Technology Forum (ITF) di Jakarta, Kamis (02/05).

Saat ini jumlah operator seluler yang beroperasi di Indonesia dinilai Menkominfo Rudiantara terlalu banyak, oleh karena itu harus segera disikapi.

“Masalah itu sudah mulai disadari oleh para pemegang saham antaroperator telekomunikasi. Konsolidasi itu corporate action, sehingga pemegang saham yang menentukan, tapi pemerintah yang memfasilitasi,“ ujar Rudiantara.

Menurutnya, konsolidasi untuk menyehatkan industri sebetulnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya manage top line. “Sebetulnya menyehatkan industri itu sederhana, bagaimana cara industri kita melihatnya jangan per operator, (tapi) manage top line,” ujarnya.

Top line dari operator idealnya harus naik. Sebab, dirinya melihat top line di industri telekomunikasi ini masih dibawah angkah 1,5 persen. Menurutnya, hal itu dapat dibuktikan dari beberapa tahun sebelumnya yang sudah menunjukkan angka-angka yang tidak sehat dari industri telekomunikasi.

“Top line ini harus bisa naik, dan saya yakin bisa naik. Sebetulnya kontribusi top line yang secara industri kita masih mungkin sekitar 1,2 persen dari Gross Domestic Product (GDP),” ucapnya.

Rudiantara mencontohkan bahwa GDP di negara-negara tetangga yang rata-rata 1,5 persen. Bahkan, menurutnya GDP di Filipina sampai mencapai 1,7 persen.

“Ruang untuk kesana ada, tapi kemauan untuk kesana yang repot. Jadi, pemerintah juga bisa bantu banyak di komponen biaya dengan membuat aturan-aturan atau regulasi,” tutup Rudiantara.