Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah menerima audiensi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) di ruang kerjanya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).
Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Basarah mengaku miris dan prihatin dengan kondisi situasi nasional akhir-akhir ini yang ingin membenturkan Islam dengan nasionalis. Basarah menilai, kesalahpahaman tersebut harus segera diakhiri.
"Isu adu domba antara islam dan nasionalis ini harus segera diakhiri," kata Basarah saat menerima audiensi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) di ruang kerjanya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).
Basarah membeberkan, upaya adu domba amat ampuh untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai contoh, Belanda bisa dengan lama menjajah Indonesia yang dahulu bernama Nusantara, karena menjalankan praktik politik adu domba.
"Dan kini saya melihat ada upaya reproduksi politik adu domba," sambung Basarah.
Secara spesifik Basarah menjelaskan bahwa kesan yang muncul saat ini adalah seakan-akan kelompok nasionalis sangat anti agama. Sebaliknya kelompok agama khususnya kelompok Islam dipersepikan tidak nasionalis. Bagi Basarah, dikotomi tersebut dinilai rancu dan ahistoris.
Mengapa demikian? Basarah menjelaskan, tudingan yang menyebut Bung Karno sebagai seorang Nasionalis sekuler sangat tidak tepat. Sebab, dalam faktanya, Bung Karno adalah pribadi yang religius. Bung Karno, sambung Basarah belajar Islam dengan sungguh-sungguh selama 26 (dua puluh enam) tahun.
"Jadi konstruksi awal pemikiran Bung Karno adalah Islam. Bung Karno itu santrinya H.O.S Tjokroaminoto. Bung Karno itu santrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini artinya Bung Karno sosok religius," sambung Basarah.
Pada bagian lain, Basarah juga menyoroti peran alim ulama dalam menjaga keutuhan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Salah satu bukti nyata tersebut adalah para ulama atau kelompok religius yang tergabung dalam Panitia 9 (sembilan) menyetujui permintaan Bung Hatta agar menghilangkan 7 (tujuh) kata yaitu "Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".
"Nah, disini amat jelas. Bahwa kaum agamis itu sangat cinta kepada tanah airnya. Jadi, saya tegaskan dikotomi antara Islam dan Nasionalis sudah tidak tepat. Adanya kesalahpahaman ini harus segera diakhiri," jelas Basarah.
Minggu, 26/07/2026 10:05 WIB
