https://www.jurnas.com/images/img/conf-Jurnas_11.jpg
Beranda News Ekonomi Ototekno Hiburan Gaya Hidup Olahraga Humanika Warta MPR Kabar Desa Terkini

MPR Siap Bersinergi dengan Ulama Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi

Redaksi | Selasa, 26/09/2017 14:09 WIB



Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak para ulama dan muballigh untuk memberantas korupsi dengan menolak politik uang Zulkifli Hasan

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak para ulama dan muballigh untuk memberantas korupsi dengan menolak politik uang dan memilih pemimpin terbaik dengan akal sehat.

“Pilihlah (kepala daerah atau anggota DPR) dengan akal sehat dan rasional, yang bisa melakukan perubahan, amanah, dan sungguh-sungguh membawa kemajuan”

Hal ini ditegaskan Zulkifli Hasan dalam acara Orasi Kebangsaan di Pelantikan DPW Badan
Koordinasi Muballigh dan Ulama Seluruh Indonesia (BAKOMUBIN), Selasa (26/9) di Gedung Nusantara V MPR RI.

Baca juga :
MPR Terapkan WFH-WFA dan Pembatasan Listrik Mulai 1 April

Hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Pengarah BAKOMUBIN KH Anwar Sanusi, Ketua Umum BAKOMUBIN Deddy Ismatullah serta ratusan Kyai dan Ulama dari seluruh Indonesia

Ia menyatakan bahwa MPR siap bersinergi dengan Muballigh dan Ulama untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, bersih dari korupsi dan berkeadilan.

Baca juga :
Legislator PKS: Salah Langkah Diplomasi Bisa Ganggu Ekspor dan Fiskal

Zulkifli sadar pentingnya peran muballigh dan ulama di masyarakat. Menurutnya, sebagai sosok yang tidak berhenti ceramah, muballigh dan ulama penditng untuk diberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Mubaligh dan ulama dekat dengan masyarakat, jika mereka sudah paham maka diharapkan mereka ikut menyebarkan nilai-nilai kebangsaan,” ungkap Zulkifli

Baca juga :
Pimpinan MPR Dorong Aksi Cepat Hadapi Krisis Iklim

Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa saat ini Pilkada menjadi salah satu problem bangsa Indonesia karena calon yang menggunakan uang, maka ketika terpilih kepala daerah akan mencari uang.

Saat ini bahkan dalam dua minggu sekali terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. “Kalau segala urusan menggunakan uang, milih DPR dan kepala daerah memakai uang, begini jadinya OTT dimana-mana,” tutupnya.

Ikuti Update jurnas.com di

Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1

KEYWORD :

Warta MPR

https://journals.daffodilvarsity.edu.bd/?login=

toto macau

dota777 pulsa777 daftar pulsa777