Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan.
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2024.
KPK menduga telah terjadi pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus yang tidak sesuai aturan. Salah satu penyimpangan itu diduga terkait penambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan penambahan kuota merupakan hasil komunikasi antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Pemerintah Arab Saudi untuk memangkas antrean haji.
"Dalam rangka mengurangi antrian, yang kalau tidak salah sudah sampai 25 tahun ya. Jadi antrian, jadi kalau mau naik haji rekan-rekan daftar hari ini, nanti 25 tahun yang akan datang, bisa berangkatnya. Nah ini untuk memperpendek, memangkas itu, berarti kan kuota nya harus diperbesar, yang berangkatnya harus lebih banyak. Nah di sana diberikanlah, kalau tidak salah 20.000 ya," kata Asep kepada wartawan, Jumat, 25 Juli 2025.
Asep menjelaskan seharusnya kuota tambahan tersebut dibagi sesuai ketentuan yakni 92 persen untuk jamaah reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya justru terjadi penyimpangan.
"Jadi begini, ada aturannya bahwa untuk kuotanya itu, 8 sama 92 (persen), kalau tidak salah, mohon dikoreksi saya, 8 persen untuk haji khusus dan 92 untuk reguler. Tetapi kemudian ternyata dibagi 2, 50-50, seperti itu. Yang seharusnya pembagiannya itu (92% untuk haji reguler dan 8% untuk kuota haji khusus)," ucap Asep.
Diduga penyelewengan kouta itu mengarah pada praktik jual beli kuota haji, termasuk haji khusus. Diduga modus jual beli melalui pihak perantara dalam hal ini adalah pihak swasta selaku biro atau Agen Travel Haji Plus.
"Iya itu, yang pembagiannya itu, seharusnya tidak dibagi 50-50, ini dibagi 50-50, jadi ada keuntungan yang diambil dari dia ke yang khusus ini," ungkap Asep.
KPK belum mau membeberkan pihak yang diuntungkan dari dugaan praktik jual beli kuota haji ini. Namun, kasus ini melibatkan pihak swasta selaku Agen Travel Haji dan penyelenggara negara di Kementerian Agama.
"Iya itu, tadi kan kitaa sudah panggil travel agen, makanya kita sedang menelusuri dari hilir, kita sudah tahu ada pembagian, tetapi proses di hilirnya seperti apa, artinya di hilir berapa dia terima, artinya terima kuotanya dulu, berapa harganya ke masyarakat, kita tentunya lihat selisihnya berapa nanti. Lihat selisihnya berapa nanti," kata Asep.
Tak hanya soal jual beli kuota, KPK juga mendalami dugaan aliran dana dari agen travel ke penyelenggara negara. Sebab, diduga kuota haji tersebut diperjualbelikan dengan harga yang sangat tinggi.
"Itu yang sedang kita selusuri. Itu yang sedang kita telusuri," tegas Asep.
Asep menyebut sejumlah pihak telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini. Khalid Basalamah yang merupakan pendakwah sekaligus pemilik Uhud Tour, salah satunya.
Asep memastikan pemeriksaan atau permintaan keterangan sejumlah pihak dilakukan berjenjang dalam pengususutan ini. KPK juga akan memanggil dan memeriksa mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.
"Segera, setelah kita ada informasi terkait dengan yang bersangkutan. Artinya, informasi keterangan dari yang secara berjenjang, dari penyelenggara, dalam hal ini travel, kemudian penyelenggara haji di Kementerian Agama, dan lain-lain, setelah sampai kepada pucuk pimpinan, nanti kita akan panggil tentunya," tandas Asep.
Selasa, 04/08/2026 22:50 WIB
Selasa, 04/08/2026 20:50 WIB
Selasa, 04/08/2026 14:16 WIB
