Komisi III DPR Apresiasi Keberhasilan Operasi Pekat Turangga Polda NTT

Samrut Lellolsima | Jum'at, 25/07/2025 18:04 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama tim Komisi III sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja sektor hukum dan keamanan.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III bertemu dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) NTT, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT.

Aboe Bakar memberikan apresiasi atas keberhasilan Operasi Pekat Turangga yang digelar oleh Polda NTT pada Mei lalu. Operasi ini dinilai efektif dalam menekan angka kriminalitas dan penyakit masyarakat, dengan total 92 kasus premanisme dan tindak kejahatan berhasil ditangani.

"Ini adalah capaian luar biasa dari Polda NTT. Operasi Pekat Turangga menunjukkan komitmen aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," ujar Aboe Bakar dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (25/7).

Tak hanya itu, politikus PKS ini juga mengapresiasi keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran zat berbahaya jenis poppers, dengan barang bukti mencapai 14.000 botol yang berhasil diamankan oleh Polda NTT.

"Temuan ini menunjukkan bahwa NTT tidak hanya menjadi jalur lintasan, tapi juga mulai menjadi target distribusi narkotika dan zat adiktif. Tindakan tegas seperti ini patut didukung," tambahnya.

Aboe Bakar juga menyoroti penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP FWLS, yang dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urine. Ia meminta kejelasan tindak lanjut atas kasus tersebut.

“Kasus ini sangat sensitif, karena menyangkut integritas institusi Polri. Harus ada transparansi dan ketegasan dalam penanganannya,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda rutin Komisi III DPR RI dalam memastikan pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum dan pengelolaan administrasi hukum di daerah berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip keadilan.