Lestari Moerdijat: Butuh Gerak Bersama untuk Prioritaskan Pengendalian Kanker Payudara

Eko Budhiarto | Kamis, 05/06/2025 16:30 WIB

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Butuh gerak bersama untuk memastikan kebijakan pengendalian kanker payudara di tanah air dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, serta berkelanjutan.

"Menjadikan pengendalian kanker payudara salah satu target prioritas kesehatan nasional adalah sebuah keniscayaan," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Kamis (5/6).

Pernyataan itu disampaikan Lestari secara daring saat menjadi keynote speaker pada Webinar Pelatihan Advokasi Kanker Payudara dengan tema
Membangun Peran Strategis Organisasi Pasien/LSM dalam Penyusunan dan Implementasi Kebijakan, yang diselenggarakan Forum Advokasi Kanker Payudara Indonesia, pada Rabu (4/6).

Hadir pada acara tersebut antara lain dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular /P2PTM Kemenkes RI), Linda Agum Gumelar (Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia /YKPI), dan Prof. Dr.dr. Soehartati A Gondhowiardjo, Sp.Onk.Rad (K) (Koordinator Pelayanan Kanker Terpadu RSCM & Guru Besar FKUI).

Apalagi, ujar Lestari, prioritas kesehatan nasional saat ini menyasar pada pengendalian penyakit tidak menular.

Sehingga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, kita dapat berharap pengendalian kanker payudara mendapat perhatian serius untuk menjadi prioritas.

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, saat ini Indonesia menghadapi kasus dan angka kematian akibat kanker payudara yang terus meningkat.

Sementara itu, tambah dia, pemerintah pada 2030 menargetkan sejumlah capaian seperti eliminasi kanker leher rahim, pengurangan kasus kematian dini akibat penyakit tidak menular, dan peningkatan akses serta kualitas layanan kanker.

Diakui Rerie, untuk merealisasikan sejumlah target itu sejumlah elemen masyarakat sudah bergerak dengan berbagai kegiatan mulai dari menyosialisasikan deteksi dini kanker hingga mengadvokasi masyarakat.

Rerie berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat bersama-sama mendorong pemerintah serta pengambil keputusan agar segera menetapkan kebijakan pengendalian kanker sebagai prioritas, dengan tidak mengesampingkan masalah-masalah lain yang ada.