Ekonom Prediksi Kebijakan Tarif Impor Trump Pengaruhi Ekonomi Global

Samrut Lellolsima | Kamis, 03/04/2025 19:24 WIB

Presiden AS Donald Trump saat pertemuan dengan duta besar AS di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Maret 2025. REUTERS

Jakarta, Jurnas.com - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan kebijakan tarif impor ke beberapa negara, termasuk Indonesia, akan mempengaruhi ekonomi global.

Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan, pasar saham dunia, berpotensi mengalami volatilitas tinggi dengan kecenderungan melemah, nilai tukar mata uang di berbagai negara juga diprediksi ikut terseret.

"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan mengalami tekanan, terutama di sektor-sektor berorientasi ekspor seperti tekstil, produk karet, dan elektronik. Rupiah juga berisiko melemah seiring meningkatnya tekanan eksternal," kata Samirin dalam keterangan resminya, Kamis (3/4).

Dia melanjutkan, langkah yang disebut Trump sebagai reciprocal tariff itu merupakan upaya strategi menyelamatkan fiskal AS, meskipun berpotensi merugikan banyak negara lain.

Dampak kebijakan itu. lembaga keuangan dunia, seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD diperkirakan akan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Investor juga cenderung mengamankan aset mereka ke instrumen yang lebih stabil, seperti emas dan obligasi pemerintah.

Bagi Indonesia, kebijakan tersebut memperberat tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tahun ini.

Kemudian, dari sisi tenaga kerja, peningkatan tarif impor AS terhadap produk Indonesia, yang didominasi oleh industri padat karya seperti sepatu dan tekstil, sambung Samirin, bisa memicu peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sisi lain, upaya refinancing utang pemerintah sebesar Rp 800 triliun dan pembiayaan utang baru Rp 700 triliun tahun ini menjadi semakin menantang.

Untuk itu, Samirin mengusulkan sejumlah langkah prioritas untuk menghadapi dampak kebijakan Trump, yaitu memperkuat cadangan devisa dengan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Selanjutnya, rekalibrasi APBN, dengan memangkas belanja yang tidak esensial dan mengalokasikan dana ke program peningkatan daya beli dan penciptaan lapangan kerja.

"Pengetatan impor, baik legal maupun ilegal, untuk melindungi produsen dalam negeri dan mengamankan pendapatan negara. Penguatan industri jasa keuangan, terutama perbankan dan pasar modal, agar mampu menjadi penyangga ketidakpastian ekonomi," paparnya.

Usulan berikutnya, pemerintah perlu menyusun kebijakan ekonomi yang jelas dan realistis, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada publik. Serta meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara lain, termasuk Uni Eropa, ASEAN, India, Timur Tengah, serta Amerika Latin, untuk mengurangi ketergantungan terhadap AS.

"Menyiapkan tim negosiasi yang dapat berunding dengan AS di masa mendatang ketika kondisi lebih memungkinkan," tandasnya.