Israel Gelar Operasi Militer di Tepi Barat Jelang Pemilu

Mutiul Alim | Sabtu, 24/10/2026 14:45 WIB

Anak-anak Palestina duduk di tepian tebing yang menghadap desa al-Mughayyir di Tepi Barat yang diduduki, tempat dua remaja Palestina tewas pada hari Rabu (Foto: AFP)

Tel Aviv, Jurnas.com - Militer Israel meluncurkan operasi berskala besar di wilayah Tepi Barat yang diduduki pada Jumat waktu setempat, yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari.

Operasi militer darurat tersebut mencakup tindakan penggeledahan rumah secara masif, serta penghancuran bangunan yang dianggap mengancam keamanan hanya beberapa hari menjelang pemilu nasional.

Peluncuran operasi bersenjata di Tepi Barat tersebut dipicu oleh insiden penembakan fatal yang menewaskan dua prajurit militer Israel di pos pemeriksaan Farsh al-Hawa dekat Hebron, sebagaimana dikutip dari AFP pada Sabtu (24/10).

Pertempuran sengit meletus ketika dua pria Palestina yang dipersenjatai pistol dan senapan otomatis terlibat baku tembak langsung sebelum akhirnya tewas ditembak oleh aparat keamanan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara langsung meninjau lokasi serangan bersama jajaran pejabat sayap kanan demi menegaskan komitmen penindakan keras.

Dalam kunjungannya ke Hebron, Netanyahu mengungkapkan bahwa dirinya dan Menteri Pertahanan Israel Katz sedang mempertimbangkan operasi militer paling luas di Yudea dan Samaria yang belum pernah terjadi sejak perang 1967.

Netanyahu menginstruksikan penguncian penuh di seluruh wilayah Tepi Barat, guna mempersempit ruang gerak kelompok militan. Dia menegaskan bahwa skenario awal operasi akan dimulai dengan memasuki lingkungan asal para pelaku, mengevakuasi warga lokal, melakukan pemeriksaan rumah ke rumah, serta menghancurkan seluruh infrastruktur yang terhubung dengan aksi terorisme.

Model penindakan yang diterapkan kali ini mengacu pada strategi penyerbuan kamp pengungsian di Tepi Barat utara pada Januari 2025 lalu. Pendekatan keras tersebut sempat mendapatkan kecaman luas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lantaran menyebabkan ribuan warga Palestina terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka.

Tindakan tegas militer ini mendapatkan dukungan penuh dari Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich yang mendesak dilancarkannya serangan militer berskala besar. Smotrich secara terbuka menyatakan bahwa pihak berwenang ingin menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada musuh bahwa siapapun yang mengganggu warga Yahudi akan membayar harga yang sangat mahal.

Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir melontarkan seruan kontroversial agar Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah segera dibubarkan secara total. Ben Gvir menegaskan di hadapan media bahwa tidak boleh ada otoritas di dalam wilayah Yudea dan Samaria yang menghasut, menyerukan, serta bekerja untuk aksi pembunuhan.

Langkah operasi militer ini memicu keprihatinan mendalam dari kelompok hak asasi manusia B`Tselem yang mendesak tekanan internasional untuk mencegah tindakan hukuman kolektif.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan kekhawatirannya atas penutupan wilayah yang merusak mata pencaharian warga serta menyerukan penghentian segera seluruh bentuk kekerasan.