Legislator Minta Penanganan Karhutla Kalsel Prioritaskan Kesehatan Warga

Samrut Lellolsima | Selasa, 20/10/2026 17:07 WIB

Anggota Komisi IX RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Yahya Zaini. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus memastikan masyarakat terlindungi dari bahaya paparan asap.

Yahya mengatakan, kabut asap akibat karhutla berisiko memicu gangguan pernapasan, memperburuk penyakit asma dan paru-paru, hingga menghambat kegiatan belajar serta aktivitas ekonomi masyarakat.

“Bagi Komisi IX, karhutla bukan hanya persoalan kebakaran lahan. Paparan asap berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk asma dan penyakit paru, mengganggu aktivitas sekolah dan bekerja, serta menambah beban pelayanan kesehatan,” ujar Yahya dalam keterangan resminya, Selasa (20/10).

Hal yang sama diutarakan saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, baru-baru ini.

Dia menegaskan, kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan penderita penyakit kronis harus mendapat perhatian khusus. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan akses layanan kesehatan bagi warga terdampak tersedia secara cepat dan mudah dijangkau.

Menurut Yahya, kesiapan fasilitas kesehatan juga perlu diperiksa sejak dini, mulai dari ketersediaan obat-obatan dan masker, kesiapan puskesmas serta rumah sakit, hingga efektivitas sistem rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Dia mengingatkan agar langkah antisipasi tidak menunggu lonjakan jumlah pasien. Upaya pencegahan harus dilakukan sebelum paparan asap menimbulkan dampak kesehatan yang lebih serius.“Koordinasi lintas sektor perlu semakin kuat, sehingga perlindungan kesehatan tidak baru dimulai ketika kasus penyakit meningkat,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.

Selain memperkuat pelayanan kesehatan, Yahya mendorong pemerintah membangun sistem pemantauan kualitas udara yang terintegrasi dengan peringatan dini. Dengan begitu, langkah perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan lebih cepat ketika kondisi udara memburuk.

Sejumlah langkah yang dinilai perlu disiapkan antara lain penyesuaian kegiatan di luar ruangan, perlindungan bagi pekerja lapangan, serta penjangkauan layanan kesehatan hingga desa-desa yang terdampak asap.

Yahya juga mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Kabut asap dapat mengancam keselamatan pekerja sekaligus mengganggu produktivitas dan pendapatan masyarakat, terutama petani, pekebun, pekerja konstruksi, sektor transportasi, pedagang, dan pekerja informal.

Karena itu, menurutnya, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus menjadi bagian dari strategi penanganan karhutla. Pemerintah perlu memastikan pekerja memperoleh perlindungan yang memadai, termasuk alat pelindung yang sesuai, pengaturan aktivitas kerja saat kualitas udara memburuk, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

“Respons terhadap karhutla perlu mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, pengaturan aktivitas pada saat kualitas udara memburuk, penyediaan perlindungan yang memadai, serta akses layanan dan jaminan sosial bagi pekerja terdampak,” katanya.

Yahya menambahkan, pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan yang bertumpu pada sektor sumber daya alam harus berjalan beriringan dengan perlindungan tenaga kerja. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penghasilan yang layak, dan perluasan jaminan sosial menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Dia juga menyoroti pentingnya penerapan norma ketenagakerjaan, perlindungan pekerja alih daya, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan yang berpotensi terdampak gangguan lingkungan.

Lebih lanjut, Yahya menekankan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar penanganan karhutla berjalan menyeluruh. Koordinasi tersebut harus mencakup kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan masker, perlindungan kelompok rentan, keselamatan pekerja, serta akses terhadap jaminan sosial.

Dia mengapresiasi Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, petugas lapangan, relawan, mitra kerja, dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan serta keselamatan warga di tengah dampak karhutla.

Yahya berharap kolaborasi antarpihak dapat meningkatkan kesiapsiagaan daerah dan memperkuat kemampuan fasilitas kesehatan dalam menghadapi situasi darurat akibat kabut asap.

“Semoga sinergi dan komitmen bersama ini memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan ketangguhan pelayanan kesehatan, serta memastikan perlindungan bagi masyarakat dan pekerja yang terdampak,” pungkasnya.