Mengenal Sejarah Hari Statistik Sedunia yang Diperingati Setiap 20 Oktober

Vaza Diva | Selasa, 20/10/2026 05:05 WIB

Ilustrasi - Hari Statistik Sedunia setiap 20 Oktober (Foto: Pexels/Lukas)

Jakarta, Jurnas.com - Data dan statistik memegang peranan krusial sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, hingga pengambilan keputusan strategis di berbagai belahan dunia.

Untuk mengapresiasi kontribusi penting tersebut serta memperkuat sistem statistik nasional dan global, dunia memperingati Hari Statistik Sedunia (World Statistics Day) setiap tanggal 20 Oktober.

Peringatan ini diprakarsai secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisi Statistik PBB (UN Statistical Commission).

Penetapan momen bersejarah ini dikukuhkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 64/267 yang disahkan pada bulan Juni 2010, hingga akhirnya perayaan Hari Statistik Sedunia pertama kali digelar secara global pada 20 Oktober 2010.

Sejarah pembentukan peringatan ini berawal dari kesadaran lembaga internasional akan pentingnya data yang andal, akurat, dan tepat waktu dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

PBB memandang bahwa tanpa statistik yang sahih, indikator keberhasilan program kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan tidak dapat diukur secara objektif.

Berbeda dengan peringatan tahunan pada umumnya, Hari Statistik Sedunia secara resmi dirayakan oleh PBB setiap lima tahun sekali.

Edisi perdana berlangsung pada tahun 2010 dengan tema penguatan kapasitas statistik nasional, disusul edisi kedua pada 20 Oktober 2015, dan edisi ketiga pada 20 Oktober 2020.

Kendati demikian, berbagai lembaga statistik nasional di banyak negara—termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, serta komunitas akademisi tetap menjadikan tanggal 20 Oktober setiap tahunnya sebagai momen refleksi untuk mengedukasi masyarakat mengenai literasi data.

Melalui peringatan Hari Statistik Sedunia, PBB dan komunitas statistik global terus mendorong transparansi, integritas, serta kemudahan akses data bagi publik.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap data resmi pemerintah sekaligus membentengi publik dari bahaya disinformasi dan penyalahgunaan data di era digital.