Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf (Foto: Anadolu)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf memperingatkan bahwa negara-negara di kawasan tidak akan dapat menjual minyak jika Iran dicegah mengekspor minyaknya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika tekanan Amerika Serikat terhadap sektor energi Iran terus meningkat di tengah ketegangan kedua negara.
“AS dan negara-negara lain harus tahu, seperti yang telah kami katakan, bahwa di kawasan di mana kami tidak dapat menjual minyak, tidak ada seorang pun yang akan menjual minyak,” kata Qalibaf, Selasa, seperti dilaporkan kantor berita pemerintah Iran, IRNA.
Qalibaf juga memperingatkan bahwa jika keamanan Iran tidak dijamin, infrastruktur di kawasan tidak akan aman.
“Jika keamanan kami tidak dijamin, tidak ada infrastruktur yang akan aman,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul ketika ekspor minyak Iran menghadapi pembatasan berat akibat perang dan sanksi AS. Gubernur Bank Sentral Iran pada Agustus menyatakan ekspor minyak negaranya telah mencapai nol karena dampak perang dan sanksi.
Di sisi lain, militer AS pada 19 September menyatakan lebih dari 1 miliar barel minyak mentah telah melewati Selat Hormuz dalam beberapa bulan terakhir dengan bantuan militer AS. Washington juga mengklaim Iran tidak mengekspor minyak di bawah apa yang disebutnya sebagai “blokade ketat”.
Pernyataan Qalibaf tidak terlepas dari sengketa mengenai Selat Hormuz, jalur strategis bagi perdagangan energi dunia. Iran masih membatasi akses melalui jalur tersebut sambil menuntut Washington memenuhi komitmen yang disepakati dalam nota kesepahaman Juni.
Sebelumnya, Qalibaf telah memperingatkan bahwa infrastruktur dan aset energi AS di sekitar Teluk dan Selat Hormuz dapat menjadi sasaran pembalasan Iran apabila Washington menyerang fasilitas minyak dan gas Iran.
Ketegangan kembali meningkat setelah Presiden AS Donald Trump menolak proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi lalu lintas komersial secara normal dalam waktu tujuh hari.
Trump mengatakan persyaratan Iran tidak dapat diterima dan mengklaim Washington telah memiliki “kendali penuh” atas jalur strategis tersebut.
Dalam proposal Tehran, AS diminta membebaskan aset Iran yang dibekukan, mencabut sanksi minyak, serta mengakhiri blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Sebagai imbalannya, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz dan memulai pembicaraan mengenai kesepakatan final.
Iran menyatakan pembukaan penuh jalur tersebut akan dilakukan setelah persyaratan yang diajukan dipenuhi dan komitmen AS dilaksanakan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Senin mengatakan mediator Qatar akan menyampaikan gagasan baru kepada AS mengenai cara memenuhi persyaratan Tehran untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih menjadi salah satu bagian dari upaya menyelesaikan kebuntuan. Namun, perbedaan mengenai keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz masih menjadi persoalan utama antara kedua negara.
Qalibaf juga memperingatkan Washington agar tidak menambah tekanan terhadap Tehran. Ia mengatakan Iran tidak akan mundur menghadapi apa yang disebutnya sebagai blokade udara maupun komersial.
“Para pemimpin Gedung Putih harus tahu bahwa Iran, bangsa bijak yang telah mengukir sejarah, tidak akan pernah mundur karena garis yang ditarik, pidato, atau blokade udara maupun komersial,” kata Qalibaf.
Ia menambahkan bahwa respons Iran terhadap “ancaman atau tindakan petualangan” akan berlangsung cepat dan membawa konsekuensi.
Ketegangan antara Washington dan Tehran berlangsung setelah AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada Februari. Iran kemudian menyerang Israel dan sejumlah target AS di kawasan sebelum kedua pihak mencapai kesepakatan gencatan senjata pada April.
Pada Juni, Washington dan Tehran menandatangani nota kesepahaman yang mencakup kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Namun, implementasinya terhenti akibat perbedaan mengenai aspek keamanan di jalur strategis tersebut.
Kini, Selat Hormuz kembali menjadi titik utama perselisihan. Bagi Iran, pembukaan jalur tersebut berkaitan dengan pemenuhan tuntutan terkait sanksi, aset yang dibekukan, dan blokade terhadap pelabuhan.
Sementara bagi Washington, tekanan ekonomi dan pembatasan terhadap ekspor minyak Iran tetap menjadi bagian dari kebijakan terhadap Tehran. (*)
Sumber: Anadolu
Selasa, 29/09/2026 21:58 WIB
Sabtu, 26/09/2026 17:05 WIB
