Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, Bramantyo Suwondo. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo meminta pemerintah melakukan kajian mendalam terkait rencana penyelenggaraan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Menurutnya, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.
Bramantyo menyambut baik gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pendidikan gratis bagi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu dihitung secara matang agar dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
“Ya, kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan pendidikan yang gratis kepada masyarakat. Tentunya hal ini perlu dikaji secara mendasar, meluas. Apakah kekuatan fiskal kita mencukupi untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut,” kata Bramantyo dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (25/9).
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, pendidikan gratis tidak boleh hanya berorientasi pada perluasan akses. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
“Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya bisa secara akses mudah, tetapi juga harus memastikan pendidikan tersebut berkualitas,” ujarnya.
Menurut Bramantyo, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berada di dalam ekosistem pendidikan. Karena itu, peningkatan kualitas guru, dosen, maupun tenaga kependidikan harus menjadi bagian dari kebijakan tersebut.
“Karena menurut kami salah satu poin untuk pendidikan adalah bagaimana kita bisa menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang ditopang oleh guru-guru, dosen-dosen, ataupun tenaga pendidikan yang berkualitas,” katanya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu menilai pendidikan gratis merupakan langkah positif untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan. Namun, pemerintah perlu memastikan skema pembiayaannya memiliki dasar fiskal yang kuat.
“Jadi kami harapkan bahwa ide ini adalah satu step yang baik untuk menunjukkan bahwa kemampuan negara untuk menyelenggarakan pendidikan, tapi di sisi lain harus kita pastikan bersama keuangan kita cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas,” tegas Bramantyo.
Jum'at, 25/09/2026 17:24 WIB
