Tahun 2027, Pagu Anggaran Kementerian ESDM Rp27,37 Triliun

Untung Subagja | Rabu, 16/09/2026 18:35 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati saat mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Forum IPEM 2026 yang digelar di Tokyo. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Pagu anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp27,37 triliun dengan 82 persennya dialokasikan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur.

"Ditetapkan pagu Kementerian ESDM tahun 2027 tidak mengalami perubahan seperti apa yang pimpinan sampaikan sebesar Rp27,37 triliun," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Dari total pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp27,37 triliun, sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur.

Adapun rincian dari Rp22,51 triliun tersebut, yakni Rp5,21 triliun untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 959.232 sambungan rumah; Rp949 miliar untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 400.000 rumah tangga, serta Rp9,32 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi.

Berdasarkan penyampaian Bahlil, saat ini masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan terkait akses kelistrikan. Pada program tahun 2025 yang diresmikan pada 2026, pemerintah telah menangani sekitar 1.416 titik, sedangkan program tahun 2026 mencakup sekitar 1.300 titik.

Selain pembangunan listrik dan jaringan gas rumah tangga, anggaran infrastruktur energi tahun 2027 juga mencakup pembangunan Pipa Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei sebesar Rp3,95 triliun; Pipa Transmisi Gas Semarang-Solo-Yogyakarta Rp702,38 miliar; serta Pipa Transmisi Gas Cirebon-Bandung Rp577,56 miliar.

Program lainnya meliputi penyediaan 14.000 paket konverter kit bagi petani (Rp158,5 miliar), tiga unit PLTMH (Rp58,58 miliar), program kompor listrik (Rp815,56 miliar), konversi 63.000 unit sepeda motor listrik (Rp635,24 miliar), serta pembangunan Kapal Geomarin V (Rp130.46 miliar).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur energi masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan penanganan ribuan titik yang belum terlayani listrik serta kebutuhan percepatan pembangunan di wilayah yang membutuhkan prioritas.

Pemerintah menempatkan pemerataan akses sebagai salah satu arah utama dalam pengelolaan anggaran energi tahun 2027.

"Maka kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Jadi, tapi proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan," ucap Bahlil.

Sementara itu, sekitar Rp3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.