Warga Palestina memeriksa puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di Nuseirat, Jalur Gaza tengah (Foto: AP)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintahan Trump bersiap menjual paket amunisi berupa bom seberat 907 kilogram (2.000 pon) senilai 2,8 miliar dolar AS kepada Israel. Menurut laporan Washington Post dan kantor berita AFP, langkah ini merupakan penjualan tunggal terbesar untuk jenis amunisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Paket senjata ini didanai melalui Pembiayaan Militer Asing (Foreign Military Financing)—sebuah mekanisme pendanaan dari Washington yang kemudian digunakan Israel untuk membeli senjata buatan AS.
Paket tersebut mencakup total 40.000 bom, yang terdiri dari 20.000 bom serbaguna MK-84 dan 20.000 BLU-117 (varian MK-84 berlapis termal untuk keamanan penyimpanan di laut). Kesepakatan ini juga menyertakan hulu ledak I-2000 Penetrator yang dirancang khusus untuk menghantam struktur bawah tanah yang diperkeras.
Menurut Washington Post, bom MK-84 yang dijuluki "palu" oleh pilot AS pada Perang Teluk pertama, merupakan salah satu amunisi paling merusak di gudang senjata Barat. Bom ini mampu melontarkan pecahan logam hingga ratusan meter dan sanggup menembus beton tebal.
"Bom Mark 84 buatan Amerika memiliki radius kehancuran hingga setengah mil," tulis komentator konservatif Tucker Carlson di platform X, mengutip seorang pejabat federal yang tidak disebutkan namanya. "Bom ini melepaskan gelombang panas setara suhu permukaan matahari. Bom ini dapat meruntuhkan gedung apartemen dan meninggalkan kawah sedalam 35 kaki."
Kesepakatan penjualan ini dilaporkan telah diberitahukan secara informal kepada komite-komite di Kongres AS.
Seorang pejabat senior pemerintahan menyatakan bahwa "semua penjualan senjata asing sedang melalui proses yang semestinya." Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar mengenai usulan penjualan sebelum adanya pemberitahuan resmi ke Kongres.
Israel tercatat telah menggunakan bom seberat 907 kilogram ini ratusan kali di wilayah Gaza dan Lebanon, termasuk di area yang sebelumnya mereka tetapkan sebagai zona aman bagi warga sipil. Tindakan ini terus menuai kritik tajam dari berbagai kelompok hak asasi manusia.
Pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden sempat menangguhkan satu pengiriman bom jenis ini pada tahun 2024 akibat kekhawatiran atas tingginya korban sipil—yang menjadi satu-satunya amunisi yang ditahan selama genosida di Gaza. Namun, Trump mencabut penangguhan tersebut pada bulan pertamanya kembali menjabat.
Penjualan ini terjadi di tengah memanasnya hubungan antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sekaligus meningkatnya keresahan bipartisan di Washington terkait pemberian dukungan militer tanpa syarat.
Senator AS Chris Van Hollen menegaskan dirinya akan berupaya menjegal penjualan tersebut. Ia menuding Trump "mengirim bom yang dibayar oleh pembayar pajak Amerika kepada pemerintah yang dipimpin oleh buronan penjahat perang".
Mantan Anggota Kongres Marjorie Taylor Greene turut menyuarakan protesnya. "Kami tidak memilih (untuk mendukung) ini. Amerika tidak mendukung ini. Uang pajak dan senjata kita telah digunakan untuk membunuh puluhan ribu orang tak berdosa," tulisnya.
Carlson juga menyebut paket senilai hampir 3 miliar dolar AS itu sebagai "hadiah" bagi pemerintah Israel yang "sedang berupaya memusnahkan penduduk sipil tak bersenjata di Gaza". Ia pun mendesak para senator dan anggota parlemen AS untuk segera memblokir kesepakatan tersebut.
Penasihat senior Program AS di International Crisis Group, Brian Finucane, menilai penjualan ini "memberikan mosi percaya kepada Israel", meski mungkin tidak disengaja, di saat pemerintah AS mengklaim ingin meredakan ketegangan di kawasan.
Di sisi lain, para analis memandang pemilihan waktu kesepakatan ini telah diatur secara sengaja oleh Israel guna mengamankan dukungan militer AS secara maksimal sejak dini, karena mereka khawatir pemerintahan AS di masa depan mungkin tidak lagi memberikan dukungan tanpa syarat.
Sumber: Aljazeera
Minggu, 13/09/2026 11:35 WIB
