Wali Kota New York, Zohran Mamdani (Foto: Kylie Cooper/Reuters)
Jakarta, Jurnas.com - Wali Kota New York, Zohran Mamdani melarang penggunaan kecerdasan buatan (AI) bagi siswa usia dini hingga sekolah menengah pertama selama setahun.
Kebijakan ini berlaku untuk siswa jenjang 2-K hingga kelas delapan pada tahun ajaran mendatang dan akan berdampak pada sekitar 600 ribu siswa.
"Industri teknologi ingin kita percaya bahwa AI dalam pendidikan usia dini bukan hanya tak terhindarkan, tetapi juga diperlukan," kata Mamdani dalam konferensi pers di Brooklyn, dikutip dari Politico.
Langkah agresif ini muncul di tengah meningkatnya penolakan politik lintas partai terhadap raksasa teknologi (Big Tech) di seluruh AS yang kini merambah ke ruang kelas, di mana para orang tua mendesak sekolah untuk mengurangi penggunaan teknologi.
"Saya belum melihat satu pun studi yang menunjukkan bahwa AI bermanfaat bagi siswa sekolah dasar dan menengah, kecuali tentunya penelitian yang disponsori oleh korporasi yang meraup keuntungan itu sendiri," ujar dia
Larangan di New York—salah satu langkah paling agresif yang pernah diambil oleh distrik sekolah besar hingga saat ini—hadir di tengah mandeknya upaya pengesahan undang-undang federal untuk membatasi AI di ruang kelas.
Berbagai negara bagian dengan latar belakang politik yang beragam, termasuk Virginia, Idaho, dan Oklahoma, berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengarahkan lembaga pendidikan masing-masing untuk membuat panduan AI bagi distrik sekolah.
Alih-alih menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan AI di ruang kelas, negara-negara bagian tersebut umumnya menginstruksikan dinas pendidikan mereka untuk menyusun panduan yang selaras dengan undang-undang privasi dan keamanan data siswa yang sudah ada guna mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan transparan.
Namun, Kota New York mengambil pendekatan yang lebih berani menjelang kembalinya para siswa ke sekolah pekan depan.
"Warga New York berhak mengetahui bahwa anak-anak mereka akan menerima pendidikan berkualitas tinggi," kata Mamdani.
"Mereka berhak tahu bahwa data anak-anak mereka tidak akan dikeruk oleh Big Tech, dan mereka berhak tahu bahwa tumbuhnya anak-anak tidak akan dikorbankan demi keuntungan korporasi," ujarnya
Jum'at, 04/09/2026 22:54 WIB
