Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, Sabam Sinaga. (Foto: Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Badan Pusat Statistik (BPS) didorong terus memperkuat akurasi dan pemutakhiran data, termasuk data desil, guna memastikan kebijakan pemerintah dapat menyasar masyarakat yang tepat.
Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menilai kualitas data sangat penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami berpesan agar proses penyempurnaan data, termasuk di dalamnya desil, kira-kiranya dibuat seakurat mungkin. Karena kami memahami bahwa itu sangat perlu berkaitan dengan pintu masuk untuk mendapatkan bantuan sosial,” tutur Sabam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama BPS di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Menurut Sabam, BPS memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data bagi pemerintah untuk merumuskan dan menjalankan berbagai kebijakan.
Karena itu, dia meminta proses penyempurnaan dan pemutakhiran data dilakukan secara akurat dan berkala. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat menjadi pijakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Data yang akurat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial, dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Dalam rapat dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran BPS tahun anggaran 2027 tersebut, Komisi X DPR RI menyatakan menerima pagu anggaran BPS RI tahun anggaran 2027 sebesar Rp6.476.751.392 ribu atau sekitar Rp6,48 triliun.
Selain itu, Komisi X menerima usulan tambahan anggaran BPS sebesar Rp1.473.172.573 ribu atau sekitar Rp1,47 triliun.
Kedua usulan anggaran tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan anggaran berikutnya.
Rabu, 02/09/2026 03:03 WIB
