AS Klaim Kuasai Minyak Venezuela 100 Tahun, Dapat Hak Veto

Agus Mughni | Selasa, 01/09/2026 23:59 WIB

Pompa minyak di ladang minyak (Foto: Reuters)

Jakarta, Jurnas.com - Amerika Serikat mengamankan konsesi pengelolaan 17 ladang minyak Venezuela selama 100 tahun melalui kesepakatan yang disebut Gedung Putih memberi Washington pengaruh besar atas salah satu cadangan minyak terbesar dunia.

Dalam rincian terbaru yang diumumkan Gedung Putih, perusahaan North American Blue Energy Partners (NABEP) memberikan 35 persen saham ekuitas kepada Office of Strategic Capital di Pentagon tanpa biaya bagi pembayar pajak AS.

Kesepakatan tersebut juga memberikan Departemen Luar Negeri AS hak untuk membeli 20 persen produksi minyak dengan harga pokok.

Durasi kesepakatan ini menjadi salah satu poin paling mencolok. Sebelumnya, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menyebut perjanjian dengan AS akan berlaku selama 25 tahun. Namun, Gedung Putih menyatakan NABEP memperoleh konsesi selama 100 tahun untuk 17 ladang minyak tertentu.

Perbedaan keterangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat setidaknya dua lapisan dalam kesepakatan, yakni perjanjian yang diumumkan pemerintah Venezuela dan struktur konsesi yang diberikan kepada perusahaan terkait.

Pengaruh Washington tidak berhenti pada kepemilikan saham. Kesepakatan tersebut diatur berdasarkan hukum AS dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan Amerika.

Mayoritas anggota dewan direksi NABEP juga harus merupakan warga negara AS. Washington bahkan memiliki hak veto terhadap pengangkatan anggota dewan, sehingga posisi AS dalam pengelolaan perusahaan menjadi sangat kuat.

Gedung Putih menyebut kesepakatan tersebut dirancang untuk memberikan dukungan fiskal kepada pemerintahan interim Venezuela.

Dalam 25 tahun pertama, NABEP diperkirakan membayar sekitar US$200 miliar dalam bentuk royalti dan pajak yang akan digunakan untuk mendukung rekonstruksi serta pembangunan sosial Venezuela.

Selain penguasaan atas produksi, kesepakatan itu disebut membuka peluang investasi infrastruktur baru hingga US$100 miliar di Venezuela.

Investasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi minyak setelah bertahun-tahun mengalami kekurangan investasi dan persoalan pengelolaan.

Minyak yang dihasilkan juga direncanakan diproses melalui kilang-kilang di AS. Strategi tersebut diproyeksikan mendukung lapangan kerja di dalam negeri sekaligus menambah pasokan minyak bagi Amerika.

Sebagian pasokan bahkan diarahkan untuk mengisi kembali Strategic Petroleum Reserve, cadangan minyak darurat AS yang disimpan di Texas dan Louisiana. Kesepakatan minyak ini juga memiliki dimensi geopolitik yang kuat.

Gedung Putih secara terbuka menggambarkan langkah tersebut sebagai bentuk penguatan kembali Monroe Doctrine, kebijakan AS sejak abad ke-19 yang menentang campur tangan kekuatan asing di kawasan Belahan Barat.

Washington secara khusus menargetkan ladang-ladang minyak yang sebelumnya pernah dioperasikan perusahaan Rusia dan China. Gedung Putih menyatakan kesepakatan tersebut bertujuan menghapus pengaruh yang dianggap merugikan dari kedua negara itu di Venezuela dan kawasan sekitarnya.

Dengan demikian, kesepakatan minyak Venezuela bukan sekadar transaksi energi. Penguasaan atas ladang minyak, struktur perusahaan, investasi infrastruktur, dan pengaruh terhadap pengelolaan produksi sekaligus menjadi bagian dari perubahan arah hubungan geopolitik Caracas dan Washington.

Sebelumnya, Rodriguez menegaskan Venezuela tetap memiliki kepemilikan dan kedaulatan atas sumber daya alamnya.

Ia mengatakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Chevron, Repsol, Eni, Shell, dan BP diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi minyak Venezuela hingga lebih dari 1,5 juta barel per hari.

Rodriguez juga menyebut sekitar US$19 dari setiap barel yang diproduksi dan dijual akan masuk langsung ke Venezuela.

Kesepakatan tersebut berlangsung ketika hubungan Washington dan Caracas berubah drastis setelah operasi militer AS pada Januari yang menyebabkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dan Rodriguez mengambil alih pemerintahan interim. 

Di saat yang sama, perang dengan Iran dan gangguan terhadap jalur pelayaran minyak melalui Selat Hormuz membuat keamanan pasokan energi global semakin menjadi perhatian. (*)