Instruksi Presiden Usut Tambang Ilegal Harus Segera Ditindaklanjuti

Samrut Lellolsima | Jum'at, 14/08/2026 21:01 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut, membongkar, dan menindak praktik pertambangan ilegal harus segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Menurut Rudianto, pesan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8), merupakan peringatan tegas agar pemberantasan mafia pertambangan ilegal dilakukan secara serius.

“Pesannya adalah mengusut, membongkar, dan menindak segala bentuk pertambangan yang tidak sah atau ilegal. Ini warning bagi alat negara, dalam hal ini Panglima TNI dan Kapolri,” ujar Rudianto seusai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI.

Legislator dari Dapil Sulsel I ini meyakini Panglima TNI dan Kapolri akan segera menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut dengan menindak seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal.

Terlebih, kata dia, penindakan tidak boleh hanya menyasar para pekerja atau penambang di lapangan, tetapi juga harus membongkar pihak yang menjadi otak dan pengendali praktik ilegal tersebut.

“Saya kira kedua alat negara ini yang tugasnya membantu Presiden pasti akan menindaklanjuti perintah dari Bapak Presiden yang disampaikan dalam sidang tahun ini,” tegasnya.

Dia mengatakan pemberantasan mafia dan penambangan ilegal sejatinya telah menjadi perhatian aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

Namun, penegasan langsung dari Presiden menunjukkan bahwa upaya tersebut masih perlu diperkuat dan dilakukan secara lebih serius.

“Dengan penegasan tadi oleh Presiden, itu berarti Presiden menganggap masih kurang mungkin. Sehingga perlu betul-betul serius,” ungkap Rudianto.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung persoalan pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung yang jumlahnya disebut mencapai lebih dari seribu lokasi.

Rudianto berharap persoalan tersebut menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat pemberantasan pertambangan ilegal di berbagai daerah.

“Dia mencontohkan tadi penambangan ilegal timah di Bangka Belitung yang totalnya seribu lebih tambang ilegal. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Pak Kapolri dan Pak Panglima, arahan Presiden itu,” pungkasnya.