Legislator Golkar: Program Sosial Harus Transparan dan Berkelanjutan

Samrut Lellolsima | Selasa, 21/07/2026 09:26 WIB

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menegaskan program sosial kemanusiaan harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Hal itu disampaikan Firman menanggapi peluncuran Buku Panduan Lengkap Penerima Manfaat Program Kemanusiaan Berkelanjutan Presiden Prabowo Subianto.

“Negara tidak boleh hadir hanya saat ada bencana atau menjelang pemilu. Kehadiran negara dalam program sosial harus konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Itu amanat konstitusi kita,” kata Firman dalam keterangannya, Selasa (21/7).

Politikus Golkar ini menilai, buku panduan tersebut menjadi pedoman yang memberikan arah yang jelas bagi kementerian, pemerintah daerah, hingga pelaksana di lapangan dalam menjalankan berbagai program sosial.

Ia menjelaskan, buku tersebut memuat informasi mengenai penerima manfaat, jenis program, mekanisme pelaksanaan, hingga sistem pengawasan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, tidak tumpang tindih, dan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Buku ini sangat penting. Di dalamnya jelas siapa penerima manfaat, apa saja programnya, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana pengawasannya. Ini bentuk konsistensi pemerintah agar program sosial tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,” ujarnya.

Firman menilai kehadiran buku panduan tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, hingga petani kecil dapat berjalan secara berkelanjutan.

Menurut dia, terdapat tiga prinsip utama yang harus menjadi landasan pelaksanaan program sosial, yakni keberlanjutan, keadilan, serta transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip keberlanjutan, kata Firman, mengharuskan setiap program dirancang dalam jangka panjang sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Sementara prinsip keadilan diwujudkan melalui pemberian prioritas kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sebagai implementasi keadilan sosial.

Adapun transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program, sekaligus memastikan pemerintah daerah memiliki standar yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut.

“Konsistensi itu kuncinya. Kalau programnya ganti-ganti nama dan putus di tengah, rakyat yang bingung. Dengan buku panduan ini, saya berharap program sosial kemanusiaan benar-benar menjadi payung pelindung rakyat,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Firman mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan.