Adian Napitupulu: Negara Harus Bereskan Masalah Dasar Petani

Gery David Sitompul | Senin, 20/07/2026 13:58 WIB

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu.

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menilai persoalan yang dihadapi petani bukan terletak pada kemampuan mereka mengelola lahan, melainkan pada minimnya dukungan negara.

Menurutnya, pemerintah harus mampu menjamin akses lahan, ketersediaan sarana produksi, hingga kepastian pasar agar kesejahteraan petani benar-benar meningkat.

Adian mengatakan pembahasan mengenai sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dari persoalan lahan, regulasi, produksi, dan pemasaran. Keempat aspek tersebut, kata dia, saling berkaitan dan harus dibenahi secara menyeluruh.

"Bicara petani ya bicara tanah. Bohong kalau kita bicara petani, pekebun tidak bicara tanah. Bicara petani, bicara tanah. Bicara petani, bicara hukum. Bicara petani, bicara produksi. Bicara petani ya bicara pasar," tegasnya dalam Festival Aspirasi BAM DPR RI bertema Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri di Bandung, Jawa Barat, Minggu, 19 Juli 2026.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan negara harus membangun ekosistem pertanian yang utuh, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pupuk, proses produksi, hingga akses pemasaran.

Menurutnya, pertemuan dengan para petani tidak boleh sekadar menjadi ajang memberikan harapan, tetapi harus menghasilkan solusi atas persoalan mendasar yang mereka hadapi.

"Problem kita tidak kecil dan kita kumpul di sini tidak untuk menyenangkan petani seolah-olah ada harapan, tapi mencari jalan keluar dari problem-problem mendasar mereka. Apa? Tanah. Kedua apa? Bibit. Ketiga apa? Pupuk. Keempat apa? Produksinya. Kelima apa? Pasarnya. Negara mampu tidak mengelola ini semua?" ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Adian juga mengkritik pola kerjasama pemanfaatan lahan milik BUMN dan Perhutani yang dinilai belum memberikan kepastian bagi petani kopi.

Ia menyoroti masa kontrak yang hanya berlaku dua tahun, sementara tanaman kopi baru memberikan hasil optimal dalam jangka panjang.

"Kontraknya dua tahun. Tanaman kopi maksimal berproduksi berapa tahun? Kalau dia usianya sampai 20 tahun, kenapa kontraknya per dua tahun? Nanti begitu di tahun ketiga bisnisnya bagus, kalian naikin nilai kontraknya. Ini kan namanya negara berbisnis dengan rakyat. Rakyat itu bukan objek bisnis," tegasnya.

Adian juga menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam mendukung petani. Menurutnya, persoalan sederhana seperti pembangunan jalan usaha tani seharusnya dapat diselesaikan apabila kementerian, pemerintah daerah, Perhutani, maupun PTPN memiliki komitmen yang sama.

Menurutnya, persoalan petani tidak akan selesai apabila pemerintah masih bekerja sendiri-sendiri dan belum mampu membangun sinergi antar lembaga untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Masalahnya bukan di rakyat. Masalahnya di negara. Karena kita sudah sekian lama di Badan Aspirasi Masyarakat dan masalahnya muter-muter di situ. Bahkan hanya untuk mempertemukan sesama negara saja," pungkasnya.