Puluhan Perwakilan Mahasiswa Diterima DPR, Tritura Trisakti Jadi Sorotan

Samrut Lellolsima | Jum'at, 19/06/2026 19:52 WIB

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima audiensi dengan perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/6) petang. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima audiensi dengan perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/6) petang.

Audiensi berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Sebanyak lebih dari 50 perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan turut mengikuti pertemuan tersebut.

“Kita tunggu apa yang akan mereka sampaikan,” ujar Saan Mustopa sebelum memasuki ruang audiensi.

Berdasarkan daftar kehadiran, mahasiswa yang diterima berasal dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mereka mulai memasuki gedung DPR sekitar pukul 17.45 WIB.

Sejumlah anggota DPR juga turut mendampingi jalannya audiensi, di antaranya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dengan membawa berbagai tuntutan terkait kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga isu supremasi sipil.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa Universitas Trisakti menyampaikan tiga tuntutan yang mereka sebut sebagai “Tritura Trisakti”.

Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah memulihkan kondisi ekonomi dan politik melalui penurunan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menghentikan berbagai bentuk pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kedua, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah yang dinilai bermasalah serta perbaikan komunikasi publik pemerintah.

Ketiga, mahasiswa meminta penguatan supremasi sipil dengan menolak revisi Undang-Undang Polri, menghentikan tindakan represif aparat di ranah sipil, serta menolak proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai merampas hak-hak masyarakat.

Audiensi antara mahasiswa dan pimpinan DPR tersebut berlangsung di tengah aksi demonstrasi yang sejak siang hari memadati kawasan depan kompleks parlemen. Para mahasiswa berharap tuntutan yang mereka sampaikan dapat ditindaklanjuti oleh DPR sebagai representasi rakyat di parlemen.