DPR Desak Pemerintah Transparan soal Penyesuaian Harga BBM

Gery David Sitompul | Jum'at, 19/06/2026 20:19 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR akan mengawasi kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) agar sejalan dengan perkembangan harga minyak dunia serta tidak membebani masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan oleh dirinya saat menerima perwakilan para mahasiswa yang berunjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026.

Selama forum berlangsung, Dasco turut berdialog melalui telepon seluler dengan  dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dihadapan para perwakilan mahasiswa secara langsung.

Secara tegas, Dasco meminta pemerintah agar memaparkan secara terbuka skema penyesuaian harga BBM kepada DPR pada saat rapat kerja bersama komisi terkait pekan depan.

Baginya, langkah tersebut penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kebijakan energi nasional.

"Kalau harga bahan bakar naik, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan biaya transportasi hingga harga kebutuhan pokok karena itu, DPR meminta pemerintah (lewat Kementerian ESDM) menjelaskan skema yang juga mengakomodasi penurunan harga ketika harga minyak dunia turun," ujar Dasco.

Pada kesempatan yang sama, DPR berkomitmen akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan energi pemerintah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Pun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyatakan pemerintah akan mengikuti perkembangan harga energi global.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan apabila harga minyak dunia terus mengalami penurunan, pemerintah akan mempertimbangkan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia pun memastikan harga BBM tertentu dan LPG bersubsidi hingga saat ini belum mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia sempat berada pada level yang tinggi.

Selain persoalan harga BBM, Dasco turut menyoroti laporan mengenai masih adanya kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah. Maka dari itu, ia meminta Kementerian ESDM segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah perbaikan agar distribusi gas bersubsidi tepat sasaran dan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.

"DPR akan terus mengawal persoalan ini agar distribusi LPG bersubsidi berjalan lancar dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh pasokan," tegasnya. 

Menanggapi masukan tersebut, Bahlil menyatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan di lapangan. Namun demikian, ia menekankan cadangan LPG nasional berada dalam kondisi aman dan pemerintah akan memastikan