Lestari Moerdijat: Kolaborasi Multi-Pihak Kejar Ketertinggalan Literasi

Eko Budhiarto | Jum'at, 29/05/2026 18:03 WIB

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan guna mendorong pemerataan bahan bacaan hingga ke pelosok desa demi mewujudkan peningkatan literasi nasional.

"Salah satu problem utama literasi di Indonesia bukan semata ketiadaan minat baca, juga masih rendahnya tingkat ketersediaan dan keterjangkauan akses terhadap bahan bacaan yang bermutu," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Jumat (29/5).

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Senin (25/5), menyatakan kesiapan mereka untuk bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dalam upaya mengoptimalkan literasi digital di tanah air.

Saat ini, tingkat keterbacaan iPusnas, salah satu layanan Perpusnas, dinilai tinggi meski masih mengalami sejumlah tantangan terkait keamanan digital.

Menurut Lestari, kolaborasi multi-pihak untuk meningkatkan literasi nasional mendesak untuk direalisasikan.

Karena, berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dirilis Perpusnas pada Maret 2026, skor nasional baru mencapai 40,6, masuk dalam kategori rendah.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, angka itu mengkhawatirkan, mengingat target untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 mengharuskan adanya peningkatan signifikan di semua unsur pengukuran, seperti sebaran layanan, koleksi, tenaga perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat.

"Bangsa dengan aspek literasi rendah akan tertatih-tatih dalam bersaing di kancah global," tegas Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu.

Apalagi, ujarnya, data World Population Review bertajuk Average Books Read Per Year by Country 2025 menyebutkan rata-rata masyarakat Indonesia hanya membaca 129 jam per tahun, jauh tertinggal dari India (352 jam) dan Amerika Serikat (357 jam).

Ironisnya, jelas Rerie, meskipun penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 77-80%, skor indeks literasi digital nasional pada 2025 masih stagnan di angka 44,53.

Kondisi itu, menurut Rerie, menunjukkan bahwa akses teknologi saja tidak cukup tanpa dibarengi peningkatan kemampuan literasi digital itu sendiri.

Rerie menilai, program literasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pegiat literasi wajib diperkuat melalui aksi konkret.

"Saat ini, momentum untuk bergerak. Bangsa ini butuh generasi yang cerdas dan berkarakter, dan itu dimulai dari literasi. Tidak ada kata instan, yang ada adalah kolaborasi yang berkelanjutan," pungkas Rerie.