Legislator PKS: Putusan MK soal Kuota Perempuan Harus Proporsional

Samrut Lellolsima | Rabu, 27/05/2026 18:40 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati. (Foto: Dok. Humas Fraksi PKS)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mengingatkan agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sanksi pengguguran partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan diterapkan secara proporsional dan tidak mengurangi kualitas demokrasi elektoral.

Menurut Anis, dirinya memahami pertimbangan MK yang menilai sebuah aturan membutuhkan konsekuensi tegas agar dapat berjalan efektif. Selama ini, kata dia, afirmasi keterwakilan perempuan kerap dipandang hanya sebagai kewajiban administratif menjelang pemilu.

“Saya memahami logika MK bahwa sebuah aturan akan sulit efektif jika tidak disertai konsekuensi yang tegas. Selama ini ketentuan afirmasi perempuan sering dipandang sebagai kewajiban administratif yang dapat dinegosiasikan,” ujar Anis, Rabu (27/5).

Meski demikian, Politikus PKS itu menilai penerapan sanksi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak pada berkurangnya pilihan politik masyarakat di daerah pemilihan tertentu akibat gugurnya peserta pemilu.

“Namun, sanksi tersebut juga perlu dilihat secara proporsional. Jangan sampai tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan justru berujung pada berkurangnya pilihan politik masyarakat akibat gugurnya peserta pemilu di suatu dapil,” katanya.

Anis menuturkan, fokus utama ke depan seharusnya diarahkan pada penguatan kaderisasi politik perempuan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi syarat administratif saat pendaftaran calon legislatif.

“Yang harus menjadi fokus utama adalah memastikan partai memiliki waktu dan dukungan yang cukup untuk melakukan kaderisasi perempuan secara berkelanjutan, bukan hanya memenuhi syarat menjelang pendaftaran calon,” tegasnya.

Ia berharap, putusan MK tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi sekaligus memperkuat kepemimpinan perempuan di Indonesia.

“Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak diukur dari berapa banyak partai yang terkena sanksi, tetapi dari sejauh mana partai politik benar-benar berhasil melahirkan lebih banyak pemimpin perempuan yang berkualitas dan kompetitif,” tutup Anis.