Menteri Bahli Sebut CNG Berpotensi Gantikan LPG 3 Kg, Bisa Hemat Rp130 T

Agus Mughni | Selasa, 05/05/2026 20:24 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi keterangan pers usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, pada Selasa (Foto: Via ESDM)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram guna mengurangi impor energi.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ia menyebutkan bahwa harga CNG nantinya akan lebih murah sekitar 30 persen daripada LPG. Pasalnya, kata Bahlil, sumber energi dan industri CNG berasal dari dalam negeri, sehingga dari biaya transportasi dapat lebih murah daripada LPG yang didapat dari impor.

"Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import. Cost transportasinya aja sudah bisa meng-cover. Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya. Jadi itu jauh lebih efisien," ujarnya dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, Menteri ESDM Bahlil menyampaikan, pemanfaatan CNG untuk masyarakat diproyeksikan dapat menghemat devisa negara hingga Rp130 triliun dan akan mengurangi jumlah subsidi energi.

Meski menjanjikan, Bahlil menyebut implementasi CNG untuk masyarakat masih dalam tahap uji coba. Salah satu tantangan utama adalah tekanan gas yang tinggi, mencapai 250 bar, sehingga diperlukan penyesuaian pada tabung yang digunakan masyarakat, terutama tabung LPG 3 kilogram.

"Untuk penggunaan tabung CNG di masyarakat, saat ini sedang dilakukan uji coba karena tekanan CNG yang besar, mencapai 250 bar, sehingga diperlukan modifikasi dari tabung LPG 3 kilogram yang saat ini digunakan masyarakat. Hasilnya, akan keluar pada 2 hingga 3 bulan mendatang," ujarnya.

Selain membahas CNG, Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait strategi besar sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk harga minyak mentah Indonesia serta penataan izin pertambangan mineral dan batubara (minerba).

"Saya secara kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan termasuk dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33," ujar Bahlil.

Terkait dengan pertambangan, Bahlil menyampaikan bahwa akan dilakukan penataan perizinan pertambangan agar pembagian porsi untuk negara dapat lebih optimal. Penataan tersebut akan berlaku bagi izin pertambangan eksisting, maupun izin yang baru.

"Khususnya pertambangan-pertambangan, baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita," ujarnya.

"Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta," ujar Bahlil lagi.

Bahlil menegaskan, dengan penataan pertambangan ini, pendapatan negara dibidik lebih besar daripada sebelumnya. "Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar," ujarnya.