Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat RDPU Komisi III bersama PBHI dan Keluarga Alex Denni. (Foto: Jurnas/Ist).
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kritik dari para pengamat tetap menjadi bagian penting dalam proses pemerintahan Prabowo Subianto sepanjang disampaikan secara konstruktif dan bertujuan memperbaiki kebijakan publik.
Menurut dia, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan yang berkembang di ruang publik. Kritik yang dinilai membangun, kata dia, telah dan akan terus ditindaklanjuti sebagai bagian dari evaluasi kebijakan.
Namun demikian, Habiburokhman mengingatkan bahwa tidak semua kritik memiliki substansi positif. Ia menilai ada pula kritik yang cenderung bersifat destruktif, bahkan mengarah pada penyebaran informasi yang menyesatkan.
Ia juga menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait fenomena “inflasi pengamat”, yang menurutnya memiliki dasar. Dalam pandangannya, publik perlu mampu membedakan antara kritik yang murni untuk perbaikan dengan kritik yang sarat kepentingan tertentu.
“Kita tidak bisa menggeneralisasi semua kritik itu baik, tetapi juga tidak bisa menyebut semuanya buruk. Kritik yang berkualitas tentu kita tindak lanjuti,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/4).
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya pihak yang mengatasnamakan kritik, tetapi justru menyebarkan narasi bernuansa propaganda, kebohongan, hingga ujaran kebencian.
Ia menilai, sebagian dari kritik tersebut berpotensi memiliki motif politik, termasuk upaya merebut kekuasaan baik secara konstitusional maupun di luar mekanisme yang berlaku.
Habiburokhman menambahkan, kritik yang tidak konstruktif perlu direspons dengan edukasi kepada masyarakat agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang merusak kualitas demokrasi.
Ia juga menyinggung pernyataan Saiful Mujani yang dinilai mengandung ajakan untuk menjatuhkan Presiden. Menurutnya, hal tersebut patut dikaji lebih jauh apakah benar ditujukan sebagai kritik membangun atau bagian dari manuver politik tertentu.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu hingga lima tahun untuk merealisasikan janji-janji politiknya. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah, kata dia, sepenuhnya berada di tangan rakyat melalui mekanisme Pemilu 2029.
“Jika dinilai tidak memuaskan, rakyat dapat menghentikan mandatnya. Sebaliknya, jika kinerjanya baik, mandat bisa diperpanjang,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi tetap terjaga. Selama masa pemerintahan saat ini, ia menilai tidak ada warga negara yang dipidana semata-mata karena menyampaikan kritik terhadap Presiden.
Jum'at, 15/05/2026 05:41 WIB
