Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM sudah tepat. Kenaikan BBM di tengah postur APBN yang masih terjaga justru akan menurunkan daya beli masyarakat hingga berkurangnya penerimaan negara.
Pernyataan itu diutarakan Wihadi merespons usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) agar pemerintah menaikkan harga BBM. JK sempat mengutarakan bahwa subsidi energi khususnya BBM diyakini akan membuat defisit APBN semakin membengkak dan menumpuk utang.
"Saat ini struktur APBN Indonesia masih terjaga di devisit 2,9, artinya di sini sebelum Pak JK memberikan pernyataan tentunya harus melihat struktur dari pada anggaran itu," kata Wihadi saat dihubungi wartawan, Jumat (10/4).
Politikus Gerindra ini memuji keputusan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang tidak gegabah menaikkan harga BBM di tengah ketidakstabilan harga minyak dunia.
Wihadi bahkan mengingatkan semua pihak terutama JK untuk percaya kepada pemerintah, terutama saat memutuskan tidak menaikkan harga BBM. Bagi dia, keputusan itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
"APBN masih berjalan dengan baik dan kita justru dengan tidak menaikkan itu adalah menjaga daya beli dan juga dengan adanya daya beli yang masih berjalan baik maka penerimaan negara juga masih bisa berjalan dengan baik," katanya.
Dia juga mempertanyakan alasan JK ngotot mengusulkan kenaikan BBM. Menurut dia, usulan JK itu justru seolah ingin `mendorong` pemerintah pada situasi yang buruk.
"Jadi hal yang mungkin perlu dilihat adalah pernyataan Pak JK itu untuk mendorong itu harus dilihat tendensinya mengarah kepada hal-hal yang memang mendorong pemerintah dalam situasi yang mungkin justru akan lebih berat dalam menangani krisis ini karena APBN tidak akan berjalan dengan baik, dengan adanya kenaikan BBM itu justru akan mengakibatkan daya beli menurun dan penerimaan negara berkurang," katanya.
Wihadi meminta JK untuk kembali melihat postur APBN dan kondisi negara, terutama pertumbuhan ekonomi yang terus membaik sebelum mengusulkan BBM naik. Dia juga mengajak JK agar mengapresiasi setiap program atau kebijakan pemerintahan sekarang yang mulai dirasakan masyarakat manfaatnya.
"Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan kepada rakyat Indonesia, jadi saya kira sebelum melihat struktur APBN lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu," tegasnya.
Sebelumnya, JK mengatakan subsidi energi khususnya BBM akan membuat defisit APBN semakin membengkak dan menumpuk utang. Hal ini yang menjadi alasan utama JK mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi di sektor energi tersebut.
"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata JK beberapa waktu lalu.
Jum'at, 15/05/2026 05:41 WIB
