Xi Jinping Bakal Temui Pemimpin Partai Oposisi Terbesar Taiwan

Mutiul Alim | Jum'at, 10/04/2026 09:51 WIB

Presiden China, Xi Jinping (Foto via REUTERS)

Beijing, Jurnas.com - Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu dengan pemimpin partai oposisi terbesar Taiwan untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade, dalam upaya Beijing membangun pengaruh di tengah mandeknya hubungan dengan pemerintah resmi Taipei.

Menurut laporan United Daily News yang dikutip Bloomberg pada Jumat (10/4), Xi sebagai Ketua Partai Komunis China akan menemui Ketua Partai Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun di Beijing pada hari ini.

Pertemuan tersebut berlangsung di sela kunjungan langka Cheng ke China, setelah sebelumnya menemui sejumlah pejabat partai di Nanjing dan Shanghai.

Pertemuan lintas selat antara Xi dengan pemimpin KMT terakhir kali terjadi pada 2016, meski Xi sebelumnya pernah menggelar pertemuan bersejarah pada 2015 di Singapura bersama Presiden Taiwan saat itu, Ma Ying-jeou dari KMT, ketika keduanya menyatakan harapan atas hubungan lintas selat yang lebih erat.

Beberapa bulan setelah pertemuan itu, KMT yang dikenal pro-China kalah dalam pemilihan presiden sekaligus awal dari tiga kekalahan beruntun melawan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berjanji melindungi demokrasi Taiwan dari klaim kedaulatan Beijing.

Cheng menggambarkan kunjungannya sebagai bagian dari strategi pencegahan melalui dialog, dengan berargumen bahwa konflik antara Taiwan dan China bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan.

Dia juga menyatakan partainya akan mendorong pertukaran lintas selat yang lebih luas termasuk pariwisata dan keterlibatan politik, apabila KMT kembali berkuasa pada 2028.

Pertemuan yang berhasil dinilai dapat memperkuat posisi tawar Xi menjelang pertemuan puncak yang direncanakan dengan Presiden AS Donald Trump pada Mei mendatang, karena Beijing dapat menggunakannya sebagai sinyal bahwa sebagian pihak di Taiwan mendukung hubungan lebih dekat dengan China.

Namun, kunjungan ini menuai kritik di dalam negeri Taiwan. DPP yang berkuasa menegaskan bahwa tidak ada kelompok politik yang berhak bernegosiasi dengan Beijing tanpa otorisasi resmi.

Para pejabat juga memperingatkan bahwa China mungkin memanfaatkan pertemuan ini untuk memengaruhi postur pertahanan Taiwan, termasuk pengadaan alutsista dari AS.

Adapun KMT selama ini telah menghambat anggaran pertahanan khusus senilai US$40 miliar yang diusulkan Presiden Taiwan Lai Ching-te dari DPP, yang ditujukan untuk membangun sistem pertahanan udara berlapis guna menghadapi potensi invasi China.

Meski Cheng menyatakan bahwa warga Tionghoa tinggal di kedua sisi Selat Taiwan, data menunjukkan dukungan publik terhadap penyatuan politik dengan China di Taiwan sangat rendah. Menurut Pusat Studi Pemilu Universitas Nasional Chengchi di Taipei, kurang dari 10 persen warga Taiwan menginginkan penyatuan dengan China.