Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni berpidato selama festival politik Atreju, di Roma, Italia, 14 Desember 2024. REUTERS
Roma, Jurnas.com - Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengusulkan agar Uni Eropa mempertimbangkan penangguhan sementara aturan defisit anggaran jika konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali memanas. Usulan tersebut disampaikan dalam pidatonya di parlemen pada Kamis (9/4).
“Kami percaya bahwa membahas kemungkinan penangguhan sementara Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan seharusnya tidak menjadi hal yang tabu. Bukan pengecualian untuk masing-masing negara anggota, tetapi tindakan umum,” kata Meloni dikutip dari Reuters.
Selain itu, Meloni menegaskan pemerintah siap mengambil langkah untuk menekan potensi spekulasi harga energi, termasuk kemungkinan menerapkan kembali pajak atas keuntungan tak terduga yang diperoleh perusahaan energi.
Pernyataan tersebut muncul di tengah persiapan pemerintah Italia untuk memangkas proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini diperkirakan akan menyulitkan Italia dalam menurunkan defisit anggaran hingga di bawah batas 3 persen dari PDB sesuai aturan Uni Eropa pada 2026.
Sebelumnya, Uni Eropa pernah mengaktifkan “klausa pengecualian umum” pada periode 2020–2023 untuk menangguhkan aturan fiskal, guna memberi ruang bagi negara anggota menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang memicu penutupan wilayah, kontraksi ekonomi, dan pembatasan lintas negara.
Klausul tersebut sejatinya dapat kembali digunakan apabila terjadi perlambatan ekonomi yang signifikan di kawasan euro atau Uni Eropa secara keseluruhan. Namun, kondisi tersebut saat ini belum diproyeksikan oleh sejumlah lembaga ekonomi utama.
Di sisi lain, Italia juga memiliki opsi untuk mengaktifkan klausul pengecualian nasional, yang memungkinkan penyimpangan dari target anggaran dalam situasi luar biasa di luar kendali pemerintah. Meski demikian, opsi ini belum diambil karena Italia masih berada dalam prosedur defisit berlebihan.
“Italia tetap siap mengambil setiap langkah yang memungkinkan untuk mencegah potensi perilaku spekulatif (pada harga energi), termasuk, jika perlu, tindakan lebih lanjut terkait keuntungan perusahaan energi,” Meloni menambahkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Italia di bawah kepemimpinan Meloni maupun pendahulunya, Mario Draghi, telah menerapkan pajak keuntungan tak terduga di sektor energi. Kebijakan tersebut sempat memicu sengketa hukum dengan sejumlah perusahaan yang terdampak.
Jum'at, 15/05/2026 05:41 WIB
