Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, berpidato di KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai secara virtual oleh India, di Islamabad, Pakistan, 4 Juli 2023. Handout via Reuters
Islamabad, Jurnas.com - Pakistan akan menjadi tuan rumah perundingan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, yang akan berlangsung pada 10 April 2026 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dalam unggahannya di X pada Rabu (8/4), menyusul pengumuman gencatan senjata di Timur Tengah.
"Saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pimpinan kedua negara, dan mengundang delegasi mereka ke Islamabad pada hari Jumat, 10 April 2026, untuk bernegosiasi lebih lanjut guna mencapai kesepakatan yang konklusif untuk menyelesaikan semua perselisihan," kata Sharif dikutip dari AFP.
Pakistan yang selama ini menjalin hubungan dekat dengan Presiden AS Donald Trump dan peka terhadap perkembangan di negara tetangganya, Iran, muncul sebagai saluran penyampaian pesan antara Teheran dan Washington dalam beberapa pekan terakhir.
"Kami sangat berharap bahwa `Perundingan Islamabad` berhasil mencapai perdamaian berkelanjutan dan ingin berbagi lebih banyak kabar baik dalam beberapa hari mendatang," ujar Sharif.
Baik Teheran maupun Washington telah menyetujui gencatan senjata selama dua minggu, kurang dari satu jam sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Trump terkait penghancuran Iran.
Perang dimulai ketika Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi pada 28 Februari, memicu serangan balasan dari Teheran terhadap negara-negara Teluk dan Israel.
Lebanon juga terseret ke dalam konflik, setelah kelompok Hizbullah yang didukung Iran melancarkan serangan terhadap Israel, yang sejak itu melakukan serangan balasan, dan melancarkan operasi darat di selatan negara itu.
Gencatan senjata sementara itu terjadi setelah upaya terakhir Pakistan dan mediator lainnya untuk mencegah ancaman Trump untuk menghancurkan semua pembangkit listrik dan jembatan di Iran, sebuah langkah yang menurut para ahli hukum dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
Jum'at, 15/05/2026 05:41 WIB
