DPR Ingatkan Pemerintah Percepat Rehabilitasi Sawah Terdampak Banjir Demak

Samrut Lellolsima | Selasa, 07/04/2026 15:26 WIB

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman

Jakarta, Jurnas.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta pemerintah tidak mengulang lambannya penanganan dampak banjir seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, dalam merespons bencana banjir yang melanda Demak, Jawa Tengah.

Menurut dia, keterlambatan dalam mengidentifikasi dan menangani dampak banjir akan memperparah kondisi petani. Selain berpotensi gagal panen, lahan yang terdampak juga membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali produktif.

“Kalau penanganannya lambat, petani bukan hanya kehilangan hasil panen, tapi juga kesulitan untuk segera kembali mengolah lahannya,” kata Alex di Jakarta, Selasa (7/4).

Banjir yang kembali terjadi di Demak diketahui dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Peristiwa ini menyebabkan ratusan hektare sawah terendam, ribuan rumah terdampak, serta memaksa warga mengungsi.

Politikus PDIP ini menekankan, rehabilitasi lahan pertanian tidak bisa disamakan dengan proyek pembangunan biasa. Prosesnya dinilai lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih panjang.

Ia juga menyoroti lambannya progres rehabilitasi sawah pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data per akhir Maret 2026, dari total lebih dari 42 ribu hektare lahan yang ditargetkan, realisasi rehabilitasi baru mencapai sekitar dua persen.

“Ini harus menjadi pelajaran. Pemerintah perlu mempercepat langkah, karena kondisi global saat ini menuntut ketahanan pangan yang kuat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alex mendorong pemerintah segera menyiapkan skema pemulihan untuk sawah terdampak di Demak guna menjaga stabilitas produksi pangan, khususnya di Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pertanian nasional.

Ia menilai, banjir yang merendam lahan pertanian bukan sekadar persoalan lokal, tetapi berpotensi mengganggu rantai pasok pangan secara lebih luas.

“Yang hilang bukan hanya hasil panen, tapi juga modal, waktu, dan peluang produksi petani. Ini harus dilihat sebagai ancaman serius terhadap produksi pangan,” ujarnya.

Alex juga menekankan pentingnya sistem perlindungan produksi pertanian yang mampu merespons cepat saat terjadi bencana. Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada pendataan lahan terdampak, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret seperti percepatan rehabilitasi, distribusi benih, hingga optimalisasi asuransi pertanian.

“Tanpa langkah cepat, gangguan produksi bisa berujung pada tekanan harga yang dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.