MPR Terapkan WFH-WFA dan Pembatasan Listrik Mulai 1 April

Samrut Lellolsima | Selasa, 31/03/2026 19:42 WIB

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Siti Fauziah. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Sekretariat Jenderal MPR RI mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari mana saja (WFA) sebagai bagian dari langkah efisiensi energi di tengah dinamika konflik di Timur Tengah. Kebijakan tersebut efektif berlaku mulai 1 April 2026.

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan pola kerja pegawai di lingkungan MPR akan disesuaikan menjadi empat hari kerja dalam sepekan. Adapun pada hari Jumat, diberlakukan sistem piket terbatas guna memastikan aktivitas pimpinan dan anggota tetap berjalan.

“Setiap unit hanya diwakili dua orang saat piket, sementara pegawai lainnya menjalankan WFH atau WFA,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan, pembagian antara pegawai yang bekerja di kantor dan yang bekerja jarak jauh bersifat fleksibel, menyesuaikan kebutuhan kegiatan pimpinan maupun agenda kelembagaan.

Meski memberikan kelonggaran, Siti menegaskan seluruh pegawai tetap harus dalam kondisi siap dipanggil sewaktu-waktu. Kebijakan ini, kata dia, tidak boleh disalahgunakan, termasuk untuk bepergian ke luar kota tanpa kesiapan kembali bekerja secara langsung.

“Kalau dibutuhkan hadir dan tidak memenuhi panggilan, tentu ada konsekuensi berupa sanksi disiplin,” tegasnya.

Selain penyesuaian pola kerja, MPR juga memberlakukan penghematan energi melalui pembatasan penggunaan listrik di lingkungan kantor. Listrik akan mulai dipadamkan setiap hari pukul 18.00, dengan target seluruh aktivitas perkantoran selesai maksimal pukul 17.00.

Siti memastikan seluruh kebijakan efisiensi tersebut tidak akan mengganggu kinerja lembaga. Ia menegaskan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota MPR tetap menjadi prioritas utama.

“Efisiensi tetap kita jalankan, tetapi efektivitas kerja harus tetap terjaga,” katanya.