Kritik Presiden soal Program 3 Juta Rumah Jadi Alarm Koreksi Kebijakan

Samrut Lellolsima | Kamis, 19/03/2026 10:25 WIB

Wakil Menteri Perumahan, Fahri Hamzah. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah per tahun tak dipandang sebagai catatan biasa. Pemerintah justru membaca hal itu sebagai alarm keras untuk melakukan koreksi arah kebijakan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, kritik tersebut mencerminkan dorongan serius agar program perumahan kembali ke rel utamanya: ekonomi kerakyatan.

Di tengah ambisi besar menyediakan hunian layak secara masif, pelaksanaan program ini di lapangan dinilai belum sejalan dengan target. Bahkan, kritik datang langsung dari Presiden sendiri.

“Sejak awal Presiden punya keinginan besar merealisasikan target 3 juta rumah per tahun. Tapi kritik yang muncul, termasuk dari Presiden, menunjukkan pelaksanaannya belum sesuai harapan,” kata Fahri dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu malam (18/3).

Dia menilai, momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia bahkan mendorong agar kebijakan perumahan dikembalikan ke fondasi pemikiran para tokoh ekonomi bangsa seperti Mohammad Hatta, Margono Djojohadikusumo, dan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurutnya, ketiga tokoh tersebut menempatkan rumah bukan sebagai komoditas pasar semata, melainkan bagian dari martabat manusia dan hak dasar warga negara.

“Rumah itu simbol kemerdekaan. Kalau pendekatannya terlalu komersial, kita berisiko melenceng dari tujuan utama,” tegasnya.

Fahri juga menyinggung praktik di sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, hingga kawasan Skandinavia yang menunjukkan kuatnya peran negara dalam penyediaan hunian rakyat.

Baginya, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari jumlah unit yang dibangun, tapi sejauh mana dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.

“Kita tidak sekadar membangun rumah untuk dijual. Yang kita bangun itu peradaban, kemartabatan, dan jaminan hak dasar manusia,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyoroti lambannya progres program 3 juta rumah. Ia bahkan mempertanyakan langsung kinerja di lapangan kepada Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

“Kenapa program perumahan agak lambat?” tanya Prabowo.

Presiden juga melihat adanya kesenjangan antara target ambisius dengan capaian aktual. Selain itu, kinerja birokrasi dinilai masih menjadi hambatan utama.

Program ini tersendat oleh persoalan kelembagaan dan birokrasi yang belum matang, termasuk Kementerian Perumahan yang masih relatif baru dan belum optimal dalam menjalankan fungsi percepatan.

Situasi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya membangun rumah, tapi juga membenahi mesin kebijakan agar bisa bergerak lebih cepat dan tepat sasaran.