Pemerintah Diminta Investigasi Penyebab Kebocoran Gas di PT Vopak

Samrut Lellolsima | Senin, 02/02/2026 17:09 WIB

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim (Nunik) meminta pemerintah untuk melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran gas di pabrik penyimpanan bahan kimia PT Vopak Terminal Merak, Kota Cilegon, Banten beberapa waktu lalu.

Politikus PKB ini juga meminta pernyataan pihak kepolisian yang menyebut asap keluar bukan karena kebocoran tangki atau pipa, melainkan akibat dari proses pembersihan pipa dijelaskan ke publik. Penjelasan itu penting agar warga tidak khawatir dan mengerti apa yang harus dilakukan.

"Tentunya harus ada penjelasan resmi dari pihak perusahaan sendiri dan langkah mitigasi yang lebih jelas untuk memastikan keamanan lingkungan, mengingat lokasi pabrik berdekatan dengan permukiman padat penduduk," kata Nunik dalam keterangannya, Senin (2/2).

Tak hanya itu, Legislator dari Fraksi PKB ini menyebut investigasi mendalam penting dilakukan untuk memastikan tidak ada paparan zat berbahaya lanjutan yang berpotensi mengancam keselamatan warga, sekaligus sebagai bagian dari prosedur pengamanan insiden industri berisiko tinggi.

Lebih lanjut, Nunik juga mengatakan edukasi terhadap masyarakat oleh perusahaan juga penting dilakukan untuk keselamatan pekerja, masyarakat sekitar yang terdampak, dan masyarakat yang melintas sebagai bentuk kepatuhan regulasi industri.

"Kita bersama tentunya harus terus mendorong investasi yang sehat dan memprioritaskan keselamatan kesehatan masyarakat sekitar," kata Ketua DPW PKB Lampung itu.

Sebelumnya, ramai diberitakan asap yang muncul secara tiba-tiba dan disertai bau menyengat tersebut menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan berupa pusing, mual, hingga muntah, sehingga harus mendapatkan penanganan medis.

Pihak Kepolisian juga telah menerjunkan Tim Inafis serta tim Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir (KBRN) dari Gegana Brimob Polda Banten guna melakukan penyelidikan teknis sekaligus sterilisasi di lokasi kejadian. 

Komisi VII DPR RI akan meminta Kementerian Perindustrian sebagai mitra untuk menginvestigasi persoalan ini sebagai langkah preventif.