Arsip - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pekerjaan Umum terus menggenjot penanganan dampak banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Sibolga, Sumatera Utara. Fokus utama diarahkan pada pemulihan konektivitas agar aktivitas warga dan distribusi logistik kembali berjalan normal.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa akses jalan dan jembatan menjadi prioritas pascabencana, khususnya di wilayah Sumatra.
“Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, pada Selasa (16/12).
Tahap tanggap darurat saat ini dipusatkan pada pembukaan jalan nasional, pengendalian aliran sungai untuk mencegah risiko lanjutan, serta penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.
Di ruas nasional Tarutung–Sibolga, penanganan longsor dilakukan intensif oleh BBPJN Sumatera Utara bersama BBWS Sumatera II Medan, didukung BUMN Karya dan TNI.
Untuk mempercepat pekerjaan, dikerahkan 14 unit excavator, 1 dozer, 2 backhoe loader, dan 3 wheel loader guna membersihkan material longsoran dan memulihkan badan jalan.
Hingga kini, dari total 59 km ruas Tarutung–Sibolga, penanganan di 131 titik longsor telah rampung. Jalur Tarutung–Batas Taput/Tapteng sepanjang 42 km sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.
Sisa 17 km masih dalam proses penanganan bertahap di tujuh titik longsor dan jalan amblas, dikerjakan dari dua arah—Tarutung dan Sibolga—untuk mempercepat normalisasi.
Di sisi pengendalian banjir, BBWS Sumatera II Medan melakukan penanganan darurat Sungai Aek Doras di Sibolga dengan dukungan alat berat, termasuk excavator long arm dan standar, serta dump truck.
Dukungan juga datang dari BUMN Karya seperti Nindya Karya dan WIKA, serta Dinas PU Kota Sibolga.
Untuk kebutuhan dasar warga dan petugas, Kementerian PU melalui BPBPK Sumatera Utara menyalurkan 13 unit Hidran Umum, 1 mobil tangki air, 1 biofilter, dan 2 toilet portabel.
Seluruh upaya ini dilakukan untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan aktivitas ekonomi daerah segera pulih, dengan pembagian alat berat ke beberapa sektor agar mobilisasi semakin efektif.
