Menko PM A. Muhaimin Iskandar menjadi keynote speaker dalam Talkshow Skema Financing untuk Pemberdayaan Masyarakat Kolaborasi Pendanaan untuk Indonesia Berdaya di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (Foto: Ist/Kemenko PM)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya mendorong pekerja informal untuk naik kelas melalui skema pemberdayaan yang terintegrasi.
Hal tersebut Menko PM sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Talkshow Skema Financing untuk Pemberdayaan Masyarakat ‘Kolaborasi Pendanaan untuk Indonesia Berdaya’ di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (24/11/2025).
“Banyak pekerja kita di sektor informal, yang tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja sesungguhnya, saatnya kita dorong naik kelas menjadi pekerja formal,” ucap Menko Muhaimin.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada pada angka yang stabil, yaitu 5 persen selama bertahun-tahun namun masih belum berdampak merata pada kesejahteraan masyarakat, terutama pekerja informal. Adanya diskusi skema pemberdayaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu kunci guna memperluas kesejahteraan masyarakat.
“Secara makro bagus, tetapi secara mikro belum terasa. Karena itu, kita harus siapkan jalur mobilitas baru agar pekerja informal bisa masuk sektor formal,” jelasnya.
Menko PM juga menekankan pentingnya perencanaan karier dan pendidikan sejak dini, termasuk integrasi antara pendidikan menengah, skema pembiayaan, dan kebutuhan dunia kerja.
Lebih lanjut, Ia menyatakan perubahan paradigma dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dapat menjadi jalan strategis untuk mengangkat posisi pekerja informal agar memiliki kompetensi, keterampilan, dan akses yang memadai menuju pekerjaan formal.
Menko Muhaimin menjelaskan perubahan paradigma ini telah dijalankan Kemenko PM dengan memastikan APBN digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat demi kemandirian. Salah satunya dengan pemberian bantuan produktif yang memberi dampak jangka panjang yang lebih besar dibandingkan pemberian bantuan sosial.
“Tantangan kita adalah memastikan pembiayaan pendidikan, pelatihan, serta _link and match_ benar-benar efektif. Hanya dengan itu pekerja informal bisa naik kelas menjadi pekerja formal,” ujarnya.
Diskusi ini melibatkan sejumlah narasumber di antaranya, Rektor Universitas Teknologi Bandung Muchammad Naseer, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi dan VP Stakeholder Management PT Bank Syariah Indonesia Greget Kalla Buana.
