Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi X DPR RI menyoroti kesenjangan pendidikan antar wilayah perkotaan dan kawasan pedalaman. Adapun ketimpangan pendidikan tersebut akibat faktor sosial ekonomi masyarakat.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, penduduk yang tinggal di wilayah desa dan pedalaman Kalimantan Timur umumnya masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar.
"Problem utamanya adalah ketidaksetaraan antarwilayah karena data BPS memperlihatkan pemilik pendidikan tinggi hanya ada di kota-kota," kata Hatifah, di Samarinda, Kamis (20/11).
Kondisi sosial ekonomi siswa terbukti berbanding lurus dengan capaian skor kemampuan akademik baik dalam literasi membaca maupun matematika. Pemerintah pusat kini berupaya memutus mata rantai kendala ekonomi tersebut melalui intervensi program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut mendukung upaya pemerataan akses tersebut melalui peluncuran program beasiswa "Gratispol" bagi para pelajar dan mahasiswa.
Evaluasi pendidikan melalui tes kemampuan akademik diperlukan bukan untuk membuat daerah tertinggal merasa rendah diri. Pemetaan hasil evaluasi justru bertujuan memastikan strategi peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan secara setara di semua wilayah.
"Masukan dari para guru dan kepala sekolah di daerah sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dirumuskan pusat benar-benar aplikatif di lapangan," ungkap Hetifah.
Kebijakan strategis yang disusun tanpa menyerap aspirasi daerah sering kali menimbulkan kegaduhan dan penolakan saat diimplementasikan.
Pihaknya kini tengah menggodok revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional guna memperkuat landasan hukum bagi pemerataan layanan pendidikan nasional.
"Revisi regulasi ini kami harapkan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah agar standar pendidikan di pedalaman bisa setara dengan di perkotaan," demikian Hetifah.
Senin, 13/07/2026 19:04 WIB
