Sinkronisasi Vokasi-Industri, Kemenko PMK-KADIN Bentuk Tim

Mutiul Alim | Kamis, 13/11/2025 20:27 WIB

Menko PMK Pratikno (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan KADIN Indonesia 2025 yang berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

Menko PMK menyampaikan bahwa pemerintah melalui Tim Koordinasi Nasional Vokasi yang ia pimpin sedang memperkuat kesesuaian antara lulusan lembaga vokasi dengan kebutuhan sektor industri dan dunia kerja.

“Kami menerima buku peta jalan Vokasi Industri 2045 dari KADIN Indonesia. Kami juga mendapat mandat dari Bapak Presiden untuk memastikan sinergi antara dunia pendidikan dan pasar kerja berjalan efektif,” ujar Pratikno.

Menko PMK menjelaskan, langkah kolaboratif akan dilakukan melalui pembentukan joint task force dan pengembangan joint dashboard sebagai instrumen bersama untuk memantau kebutuhan tenaga kerja nasional secara digital dan berbasis kecerdasan artifisial.

“Dengan kerja sama ini, kita membuat joint task force, kita membuat joint dashboard, kita akan semakin meningkatkan kesesuaian antara pendidikan di lembaga vokasi dengan kebutuhan di pasar kerja. Ini untuk mengurangi risiko mismatch,” kata dia.

Menko PMK menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata menjawab tantangan daya saing global sekaligus memastikan inklusi sosial. Dalam menghadapi jendela kritis masa penentu bonus demografi tahun 2025-2030, Indonesia harus menyiapkan SDM unggul dan Tangguh yang globally competitive dengan tetap memegang prinsip no one left behind.

“SDM unggul berarti globally competitive dan socially inclusive. Setiap anak muda Indonesia harus memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak," dia menambahkan.

Lebih lanjut, Menko PMK menekankan pentingnya langkah nyata kolaboratif lintas sektor. Dia menyebut bahwa hambatan dalam regulasi, birokrasi, dan koordinasi harus diselesaikan bersama.

“Saatnya walk the talk, jangan talk the talk. Saatnya sama-sama kita selesaikan.” kata dia.