Tim Reformasi Polri Harus Segera Bekerja Jalankan Keinginan Presiden

Samrut Lellolsima | Kamis, 13/11/2025 14:59 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo berbicara dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). (Foto: Dok. Jurnas)

Jakarta, Jurnas.com - Tim Reformasi Polri harus segera bekerja dan menjalankan mandat yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu sebagaimana diutarakan Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

“Tim percepatan reformasi Polri ini segera bekerja untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi poin-poin, aspirasi atau keinginan bapak presiden terhadap perbaikan kinerja institusi Polri,” kata dia.

Legislator Dapil Sulsel I ini menjelaskan, Presiden Prabowo paling memahami secara mendalam apa saja yang perlu dikoreksi dan diperbaiki di tubuh kepolisian. Karenanya, anggota tim yang telah dibentuk harus bisa bekerja maksimal sesuai arah reformasi yang diinginkan kepala negara.

“Kita berharap anggota yang dibentuk oleh bapak presiden ini bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan presiden. Apakah sekaitan dengan reformasi struktural, instrumental, ataukah reformasi kultural yang ada di Polri,” jelasnya.

Politikus NasDem itu juga menyoroti perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, jenjang pendidikan, promosi jabatan, hingga penguatan fungsi pelayanan publik agar Polri benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat.

“Yang paling utama dalam proses penegakan hukum, Polri hadir menjadi pedang keadilan presiden untuk kemudian membongkar kejahatan-kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun non konvensional,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik sepuluh anggota Tim Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

Mereka terdiri dari sejumlah tokoh senior dan pejabat tinggi negara, yakni mantan Kapolri Idham Aziz, mantan Kapolri Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta mantan Menkopolhukam Mahfud MD.

Kemudian, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.