Menko PM A. Muhaimin Iskandar dalam Penandatangan Kesepakatan Bersama terkait Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pesantren, di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menilai pembangunan ulang atau renovasi bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo yang ambruk layak dibantu pemerintah, lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menko PM Muhaimin membeberkan sejumlah alasan kenapa ponpes tersebut layak dibantu APBN. Di antaranya ialah karena banyaknya jumlah santri di ponpes itu hingga kewajiban pemerintah memberi perlindungan kepada pelajar.
"Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?" kata Menko Muhaimin.
Hal tersebut disampaikan Menko Muhaimin usai `Penandatangan Kesepakatan Bersama terkait Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pesantren,` di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/10).
Menko Muhaimin juga mendorong upaya penyelesaian aspek penegakan hukum dalam kejadian ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khoziny karena adanya dugaan kelalaian pihak tertentu sembari meneruskan proses untuk membantu santri-santri yang menjadi korban.
"Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Menko Muhaimin menyoroti sejumlah pihak yang memprotes rencana pembangunan Al Khoziny menggunakan APBN. Ia mengaku tidak habis pikir mengapa niat baik ini malah mendapat kritik dan sorotan.
"Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar," kata dia.
"Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar," sambungnya.
Menko Muhaimin menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pesantren di Indonesia yang telah menjadi elemen penting dari masyarakat bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.
Menko Muhaimin juga menyebut bahwa pesantren di Indonesia tumbuh dari nilai swadaya dan gotong royong. "Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah pemandirian itu karena apa, inisiatif masyarakat amat sangat lebih penting dan amat sangat kita butuhkan," ujarnya.
"Inisiatif masyarakat amat sangat lebih penting dan amat sangat kita butuhkan. Karena tentu saja anggaran negara amat-amat terbatas. Inisiatif masyarakat untuk tumbuh dan berkembangnya penyelenggaran pendidikan tugas pemerintah menegakkan, menjaga, mengawal, mengawasi agar (hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian yang dialami Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo, red) tidak terjadi lagi," tutupnya.
