PBB Izinkan Presiden Palestina Berbicara Melalui Video saat KTT

Syafira | Minggu, 21/09/2025 02:02 WIB

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menjelang pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street, London, Inggris, 8 September 2025. Foto via REUTERS

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat memberikan suara untuk mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato pada pertemuan tahunan para pemimpin dunia minggu depan melalui video setelah Amerika Serikat mengatakan tidak akan memberinya visa untuk bepergian ke New York.

Resolusi tersebut menerima 145 suara mendukung dan lima suara menentang, sementara enam negara abstain. Resolusi ini juga memungkinkan Abbas dan pejabat tinggi Palestina lainnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan atau konferensi PBB melalui video selama tahun depan jika mereka dicegah untuk bepergian ke Amerika Serikat.

AS mengatakan bulan lalu bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya akan terdampak oleh keputusannya untuk menolak dan mencabut visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat.

"Penolakan AS terhadap resolusi ini seharusnya tidak mengejutkan," kata diplomat AS Jonathan Shrier sebelum pemungutan suara. "Pemerintahan Trump telah menegaskan: kita harus meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina karena tidak mematuhi komitmen mereka berdasarkan Perjanjian Oslo, beberapa di antaranya sangat mendasar, dan karena merusak prospek perdamaian."

Berdasarkan "perjanjian markas besar" PBB tahun 1947, AS umumnya diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi diplomat asing ke PBB di New York. Namun, Washington menyatakan dapat menolak visa karena alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

Abbas juga akan diizinkan untuk hadir melalui video pada pertemuan puncak, membuka tab baru di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Senin - yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi - yang berupaya menggalang dukungan untuk solusi dua negara. Beberapa negara diperkirakan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada pertemuan tersebut.

Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang sepakat pada hari Jumat - melalui konsensus, tanpa pemungutan suara - bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan, dapat hadir melalui video pada pertemuan hari Senin.