Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Foto: Dok. Metro TV)
Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong badan usaha (BU) swasta membeli BBM dari Pertamina atau melakukan impor melalui Pertamina dinilai sudah tepat.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai langkah ini mengantisipasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU milik swasta sekaligus menjaga kedaulatan energi Indonesia.
“Kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi atau monopoli. Melainkan upaya konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap berada dalam kendali nasional. Dengan begitu, potensi inefisiensi dan disparitas harga bisa dihindari,” katanya kepada wartawan, Jumat (19/9).
Hal ini disampaikan Trubus menyikapi desakan sejumlah pihak swasta agar Pemerintah membuka kuota impor BBM tambahan. Padahal, kuota impor BBM swasta tahun ini sudah dinaikkan 10 persen dibandingkan 2024. Sejauh ini, realisasi impor bahkan sudah mencapai 110 persen dari pagu awal.
Menurut Trubus, Pemerintah memiliki tanggung jawab menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus. Yaitu memastikan konsumen mendapatkan pasokan dengan harga stabil, menjaga persaingan sehat antara Pertamina dan swasta, serta melindungi kepentingan nasional agar ketahanan energi tidak terlalu bergantung pada impor.
Trubus melanjutkan, pangsa pasar BU swasta saat ini sudah mencapai sekitar 11 persen dan terus tumbuh. Dengan porsi ini saja, swasta mulai mampu memengaruhi narasi publik.
Karena itu, pemberian kuota impor tambahan tanpa mekanisme kontrol berisiko mengurangi kemampuan negara dalam menjaga cadangan strategis energi.
Dia menegaskan, sektor energi merupakan urat nadi perekonomian. Karena itu, jangan sampai dikendalikan oleh kekuatan pasar tanpa arah yang jelas.
“Sebaiknya Pemerintah tetap konsisten dengan arahan Presiden untuk menghapus kuota diskriminatif, tetapi memastikan kebijakan impor tetap terkonsolidasi dalam satu kerangka tata kelola energi nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ESDM, Michael Wattimena memastikan bahwa langkah yang dilakukan Bahlil mendorong swasta membeli BBM dari Pertamina atau melakukan impor melalui Pertamina sudah sesuai aturan.
“Ini kebijakan sesuai prosedur,” ucap mantan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Menurut Komisaris Pertamina International Shipping ini, yang dilakukan Bahlil merupakan upaya menjaga kestabilan BBM nasional.
“Tidak ada yang salah dari langkah Menteri ESDM,” tandasnya.
Minggu, 26/07/2026 10:05 WIB
