Wamentrans Sebut Semangat Transmigrasi Selaras dengan Nilai Budaya-Sosial Masyarakat Lokal

Agus Mughni | Jum'at, 15/08/2025 01:15 WIB

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi (Foto: Ist/Kementrans)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa program transmigrasi menuai respons positif dari berbagai pemerintah daerah, di antaranya dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang membutuhkan 500 kepala keluarga (kk) transmigran.

Kemudian Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara yang membutuhkan 300 kk transmigran. Serta Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Siak, dan beberapa kabupaten di Sulawesi dan Sumatera lainnya juga membutuhkan transmigran.

Menurut Wamentrans Viva Yoga antusias berbagai kabupaten tersebut menunjukan transmigrasi bukan ancaman terhadap keberadaan masyarakat (suku) lokal dalam berbagai sendi kehidupan.

Ia menegaskan hadirnya transmigrasi justru untuk menjaga warisan leluhur, keragaman sosial, budaya, adat, dan melindungi serta melestarikan lingkungan hidup. “Semua dalam satu kesatuan sistem kehidupan yang kita jaga dalam transmigrasi,” kata Viva Yoga saat menjadi tamu Podcast Aktual Forum, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Dalam kesempatan itu, ia juga kembali memaparkan bahwa Transmigrasi saat ini memiliki paradigma baru. Dulu bersifat top down dan sentralistik namun sekarang bottom up dan desentralisasi.

“Sekarang pemerintah daerah yang menentukan ada tidaknya transmigrasi. Pemerintah daerah yang membutuhkan transmigran bisa mengajukan kepada Kementerian Transmigrasi,” kata Viva Yoga.

Ia juga memaparkan bahwa kabupaten yang membutuhkan transmigran oleh Kementerian Transmigrasi akan diverifikasi lebih dahulu. Membutuhkan transmigran yang akan mengelola sawah, pesisir, perkebunan, pertambangan, atau pariwisata. Berapa persen transmigran lokal yang dibutuhkan dan berapa persen transmigran dari luar yang diperlukan, misalnya Konawe Utara membutuhkan transmigran lokal sebanyak 80 persen dan transmigran dari luar 20 persen.

Kemudian lahan yang disediakan harus clean and clear, tidak boleh tumpang tindih status tanahnya dengan pihak lain. “Semua kita verifikasi secara detail,” tuturnya. Dengan verifikasi inilah yang membuat Viva Yoga menegaskan kembali bahwa transmigrasi bukan ancaman bagi masyarakat lokal.

Wakil Ketua Umum PAN itu berpesan kepada para transmigran dan warga lokal yang menetap di kawasan transmigrasi untuk terus menjaga komunikasi dengan toko adat, agama, dan pemeirntah daerah. “Bila ada masalah bisa langsung berkomunikasi dengan pemerintah daerah atau Kementerian Transmigrasi,” kata dia.

Wamentrans pun mendorong para transmigran terus bekerja agar dapat mengubah hidup menjadi sejahtera serta dapat menciptakan kawasan transmigrasi sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan terpadu.

Untuk lebih mempercepat kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan yang tidak hanya pada sektor ekonomi, lanjutnya, Kementerian Transmigrasi saat ini memiliki program Transmigrasi Patriot. Program ini selain melakukan ekspedisi untuk meneliti potensi apa yang ada di kawasaan transmigrasi juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk menjadi transmigran.

Program ini bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi seperti UI, ITB, IPB, UGM, Undip, ITS, dan Unpad. Program ini disebut model baru untuk mengembangkan kawasan luar Jawa. Mereka yang mendapat beasiswa setelah lulus kuliah akan menetap di kawasan transmigrasi yang ditunjuk agar mengembangkan seluruh potensi yang ada. “Kita kirim transmigran yang memiliki keahlian,” kata Viva Yoga.

Dengan transmigran yang memiliki keahlian inilah transmigrasi dikatakan bukan sekadar memindahkan penduduk namun bisa menggali dan mengembangkan potensi yang ada di sana. “Dari model seperti ini maka transmigrasi bukan hanya sekadar program namun menjadi salah satu strategi dan solusi pembangunan nasional,” kata mantan Presidium MN KAHMI itu.