Kemen PUPR Genjot Pembangunan Infrastruktur IKN Jelang HUT RI

Untung Subagja | Kamis, 11/07/2024 20:05 WIB

Market Istana Negara di IKN Nusantara. (Foto Kementerian PUPR)

Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) genjot kesiapan infrastruktur jelang pelaksanaan upacara bendera HUT ke-79 RI di IKN.

Infrastruktur yang disiapkan untuk upacara tersebut sebagian besar berada di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), antara lain kantor pemerintahan, penataan kawasan, perumahan, konektivitas KIPP dan regional, sumber daya air dan drainase perkotaan, serta air minum dan sanitasi.

Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch.

Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI masuk ke dalam batch 1. Jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20%.

Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71% dan untuk batch 3 terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.

“Saat ini progress fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp 83,42 triliun,” kata Imam.

Sebagai Smart Forest City, terdapat 9 wilayah perencanaan (WP) kawasan pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang.

Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.

“Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Saat ini, kita sedang fokus pada tahap pertama 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024. Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir,” terang Imam.