PDIP: Jika DPR Hanya Manut, Apa Bedanya dengan Orde Baru?

Marlen Sitompul | Senin, 22/06/2026 15:08 WIB

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyampaikan, sikap politik PDIP sebagai partai penyeimbang ditunjukkan dengan fungsi check and balances. Dengan demikian roda pemerintahan dalam sebuah negara demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Deddy menjelaskan, saat mayoritas kursi di parlemen didominasi partai-partai pendukung pemerintah, maka sangat dibutuhkan adanya partai penyeimbang dalam mengontrol kebijakan pemerintah.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" kata Deddy.

Anggota Komisi II DPR yang bidang politik dan pemerintahan itu menilai fungsi parlemen saat ini tak berbeda dengan situasi politik saat Orde Baru.

Awalnya, Deddy menyindir Partai Golkar pimpinan Bahlil Lahadalia sebagai partai yang candu dengan kekuasaan. Di mana, Partai Golkar tetap ingin berada dalam kekuasaan meskipun kalah dalam kontestasi.

"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," kata Deddy.

Atas dasar itu, Deddy meminta agar Partai Golkar untuk tidak ikut campur dengan sikap politik internal partai lain. Anggota Komisi II DPR yang bidang politik dan pemerintahan itu memahami berada dalam kekuasaan adalah pilihan setiap partai.

Oleh sebab itu, PDIP menghormati keputusan setiap partai yang memilih bergabung dalam pemerintahan.

"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," katanya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mempertanyakan sikap politik PDIP sebagai partai penyeimbang. Dia bilang pihaknya menghormati sikap politik PDIP yang disebut sejumlah petingginya sebagai partai penyeimbang.

Namun, Sarmuji mengaku tak memahami maksud posisi tersebut. Dia bilang tak ikut campur dan membiarkan rakyat menilainya. "Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji.