Legislator Dorong Lembaga Independen Perfilman untuk Putus Monopoli Bioskop

Samrut Lellolsima | Senin, 22/06/2026 14:30 WIB

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga. (Foto: Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan pembentukan lembaga independen perfilman yang memiliki kewenangan menilai kelayakan sebuah film untuk ditayangkan di layar lebar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus mata rantai praktik monopoli dalam industri perfilman nasional.

Usulan itu disampaikan Lamhot dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Lamhot, distribusi film yang diproduksi berbagai rumah produksi atau production house (PH) harus berjalan secara sehat dan tidak boleh terhambat oleh praktik monopoli yang muncul akibat afiliasi antara rumah produksi dan pihak ekshibitor atau pengelola jaringan bioskop.

“Sebuah film yang sudah diproduksi oleh PH, dengan menggunakan investasi tertentu, itu harus tayang di layar lebar kalau memang kualitasnya cukup bagus dan cukup mumpuni,” kata Lamhot.

Politikus Golkar itu menilai lembaga independen tersebut dapat menjadi pihak yang objektif dalam menentukan kualitas dan kelayakan sebuah film untuk diputar di bioskop. Dengan demikian, peluang tayang tidak hanya ditentukan oleh kepentingan bisnis kelompok tertentu.

Selain menjamin persaingan yang sehat, Lamhot juga berharap film nasional dapat menjadi instrumen promosi budaya dan pariwisata Indonesia. Karena itu, aspek pengenalan budaya dan destinasi wisata juga perlu menjadi bagian dari penilaian lembaga tersebut.

Dia menyoroti tren film Indonesia yang belakangan didominasi genre horor dan tema perselingkuhan. Padahal, menurutnya, industri perfilman dapat berperan lebih besar dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan destinasi wisata nasional kepada masyarakat luas.

“Film James Bond aja diproduksi di Venesia, padahal Venesia juga sudah sangat terkenal, hanya tujuannya untuk mempromosikan Venesia. Kita belum ada seperti itu, hanya berita perselingkuhan aja, antara menantu dengan mertua, apalah itu,” ujarnya.

Lamhot juga mengaku prihatin karena film-film yang diproduksi saat ini dinilai masih minim muatan edukatif, terutama yang mengangkat nilai-nilai kepahlawanan dan sejarah bangsa.

Menurut dia, negara-negara Eropa masih konsisten memproduksi film yang mengangkat budaya serta tokoh-tokoh bersejarah mereka. Ia mencontohkan film bertema Viking maupun tokoh militer dan politik Prancis, Napoleon Bonaparte.

“Sangat jarang kita dipertontonkan kepahlawanan Diponegoro misalnya, nggak ada yang sifatnya edukatif seperti itu,” tegas Lamhot.

Karena itu, dia mendorong para pelaku industri film dan pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama menghadirkan karya-karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai edukasi, memperkuat identitas budaya bangsa, serta mendukung promosi pariwisata Indonesia.